Ragam Dalih Politik Identitas

Jurnalis_Warga    •    Selasa, 03 Agustus 2021 | 13:39 WIB
Opini
Ilustrasi.(net)
Ilustrasi.(net)


Oleh: Ranto (Dosen Ilmu Politik UBB dan Peneliti di Yayasan Kapong Sebubong Indonesia)


Jejak dan denyut nadi politik identitas nyaris selalu hadir dalam setiap sendi kehidupan. Tak terkecuali di Bangka Belitung. Meskipun gaung Thongin Fangin Tjitjong terdengar sejak dahulu, godaan untuk bermain pada sisi etnisitas terus saja membayangi kehidupan di masyarakatnya. Apalagi, sudah memasuki ranah politis. Tentu semakin beragam pula bumbunya.

Drama tentang “Melayu dan China” merupakan bagian menarik yang selalu ingin ditelusuri oleh pengamat, praktisi bahkan seorang ahli politik sekalipun. Anehnya, serpihan yang paling menarik ini masih terlihat samar-samar. Bagaikan sebuah permainan teka-teki saja. Atau, seperti sebuah benda yang berada dibalik tirai yang tebal. Begitu terasa keberadaannya, tapi tak nampak jelas wujudnya.

Pertanyaan yang selalu dinantikan jawabannya adalah: bagaimana wujud dari bekerjanya politik identitas di Babel. Pada aspek sosial manakah yang paling mendukung praktik politik identitas tadi? 

Melalui dua pertanyaan di atas, tulisan ini hadir untuk menawarkan jawaban. Tentu saja setiap jawaban yang disampaikan berfokus pada basis analisis hasil penelitian yang pernah dilakukan di bulan Juli 2020. Melalui penelitian model Survei Opini Publik dengan prosedur Multistage Random Sampling, penelitian ini berhasil mewawancarai sebanyak 440 orang.

Dari catatan penelitian tersebut ada beberapa poin yang bisa dikabarkan. Pertama, persoalan agama masih menjadi bagian utama meskipun sudah tidak terlalu signifikan lagi. Adanya anjuran agama yang menegaskan bahwa seorang yang non muslim tidak boleh dijadikan sebagai pemimpin hanya diamini oleh 35,3%. Angka ini hampir separuh dari jumlah total pemilih yang beragama islam di Bangka Barat. Artinya apa? Masih ada separuh pemilih Melayu yang berpotensi untuk menerima calon pemimpin yang bukan dari kalangan etnis tersebut. 

Sedangkan yang menjawab diantara setuju dan tidak setuju alias bimbang dengan anjuran agama tadi terbilang 24,1%. Sementara, yang tidak setuju terdiri 14,8%. Dan, yang tidak memberikan jawabannya sejumlah 25,9%.

Ke dua, hal yang tak kalah penting juga dilatari oleh adanya keyakinan bahwa lebih sedikit politisi Tionghoa yang mempunyai pengalaman yang dibutuhkan untuk jabatan politik. Seperti yang kita ketahui, mayoritas aktor Tionghoa  yang memilih jalan hidup sebagai politisi berlatarbelakang pengusaha. Tak mengherankan jika publik di Bumi Sejiran Setason ini masih ragu dengan kinerja politisi Tionghoa jika menduduki jabatan politik nanti. 




MEDSOS WOWBABEL