Tinjauan Kebijakan PPKM Dalam Kacamata Konstitusi

Jurnalis_Warga    •    Kamis, 05 Agustus 2021 | 20:02 WIB
Opini
Ilustrasi.(net)
Ilustrasi.(net)


Oleh : Yudha Kurniawan (Mahasiswa FH UBB/ Anggota Biro PPH DPC Permahi Bangka Belitung)


Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), merupakan sebuah kebijakan yang menjadi isu menarik, tengah hangat diperbincangkan di ruang diskusi bagi segala kalangan.PPKM merupakan kebijakan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo sebagai langkah dalam menghadapi ganasnya pandemi Covid 19. Sejarah singkat penerapan PPKM yaitu dimulai dari PPKM Darurat yang berlaku 3-20 Juli 2021, kemudian  sejalan waktu terbitlah istilah PPKM Level 4.

Landasan PPKM di dasarkan pada arahan Presiden Joko Widodo yang kemudian dikonkritkan melalui instruksi kementrian dalam negeri (Inmendagri), Keempatnya yakni Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021, Inmendagri Nomor 16 Tahun 2021, Inmendagri Nomor 18 Tahun 2021, dan Inmendagri Nomor 19 Tahun 2021. Pada keempat aturan di atas, istlilah PPKM darurat masih digunakan, namun kemudian berdasarkan Inmendagri no 24 tahun 2021 istilah darurat berubah menjadi pengelompokkan kategori level.

Perlu diperhatikan bahwa pembatasan-pembatasan yang dilakukan dalam kebijakan PPKM tersebut adalah menghadapkan antara hak dasar dengan hak dasar, sehingga terdapat beberapa pertanyaan yang bisa kita uji melalui persepektif hukumnya secara konstitusional yaitu pertama adalah dari sisi dasar pelaksanaanya, yakni bagaimana kepastian pengaturan hukum yang berlaku bagi kebijakan PPKM?, kedua bagaimana kedudukan hukum pengaturan kebijakan PPKM di daerah?, dan ketiga adalah terkait bagaimana dengan penegakan hukum kebijakan PPKM di lapangan?

Dasar Pelaksanaan PPKM

Kebijakan PPKM ini berasal dari pusat yaitu pada arahan Presiden Republik Indonesia yang kemudian diturunkan kedalam Inmendagri untuk kemudian diteruskan di daerah supaya dilaksanakan, namun dalam hal ini ada hal yang menjadi bahan kritik dari kebijakan PPKM, hal tersebut dapat ditinjau dari UU No 6 Tahun 2018  tentang kekarantinaan kesehatan, pada pasal 49 UU kekarantinaan kesehatan menjelaskan 4 bentuk tindakan yakni

a.Karantina rumah

b.Karantina Wilayah

c.Karantina Rumah sakit ; atau

d.Pembatasan Sosial Berskala Besar

Dari empat tindakan diatas sangat jelas bahwa PPKM tidak dikenal di dalam UU kekarantinaan kesehatan, yang mana UU karantina kesehatan adalah dasar hukum yang dibentuk dan dikeluarkan  untuk menghadapi kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat salah satunya adalah penyebaran penyakit menular, ditambah lagi sanksi yang tercantum di dalam inmendagri yang dimaksud sebagai landasan PPKM malah menggunakan ketentuan sanksi UU kekarantinaan dengan tidak menginduknya kebijakan ini kepada UU kerantinaan kesehatan namun penerapan sanksinya memakai norma hukum UU kekarantinaan hal ini akan menimbulkan kerancuan berpikir bagi logika hukum yang rasional, sehingga dapat disimpulkan bahwa dasar  hukum pelaksanaan PPKM tidak jelas.



MEDSOS WOWBABEL
OPINI KITE