Hutan Bakau Dirambah Tambang Ilegal, Kepala KPHP Rambat Menduyung Bakal Tempuh Jalur Hukum

Chairul Aprizal    •    Kamis, 09 September 2021 | 15:21 WIB
Lokal
Caption: Kepala KPHP Rambat Menduyung saat melakukan rapat koordinasi dengan Forkompinda, Kamis (9/9/2021). (rul/wb)
Caption: Kepala KPHP Rambat Menduyung saat melakukan rapat koordinasi dengan Forkompinda, Kamis (9/9/2021). (rul/wb)

MUNTOK, www.wowbabel.com -- Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Rambat Menduyung, Tanaim akan menempuh langkah penegakan hukum terkait penambangan liar yang menjarah hutan Bakau di Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok. 

Namun, sebelum melakukan langkah ini, pihaknya berkoordinasi dengan Forkompinda Vabfja Barat di ruang OR I Pemkab Bangka Barat, Kamis (09/09/2021).

Tanaim mengungkapkan segala tahapan sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi, imbauan, sampai ke tindakan persuasif. Namun penambangan liar yang menjarah hutan Bakau di Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, tidak mempan dihentikan. 

"Mulai dari penyadartahuan, preventif, persuasif sudah kami lalui yang tinggal kami laksanakan kegiatan represif atau penegakan," ucap Tanaim.

Pada kegiatan terakhir penertiban persuasif Kepala KPHP mengakui tidak sempat berdialog dengan para penambang karena melarikan diri dan bersembunyi.

Menurut Tanaim, penambangan tersebut beraktifitas kembali, dirinya menampilkan foto udara menunjukkan kerusakan bakau yang diakibatkan oleh penambangan tersebut sudah mencapai tiga hektar.

"Ini video masyarakat kita terbaru beberapa hari yang lalu yang melakukan kegiatan ini sangat ramai seperti pasar dan kami khawatirkan kalau tidak ada upaya akan timbul konflik horizontal dan vertikal maka kami ingin mengajak forkopimda untuk solusi ini," sebutnya.

Kabag Ops Polres Bangka Barat Kompol Evry Susanto menyatakan siap memproses hukum para penambang akan tetapi karena jumlah masyarakat yang menambang sudah ratusan maka memperhitungkan personil yang juga sedang ada kegiatan pengamanan juga ditempat lain.

Ditambah lagi kalau perlu dilakukan penertiban maka sekarang personil sedang fokus penertiban tambang di PT Tebs yang demo besar-besaran.

"Kita lihat dulu anggota kita berapa harus ada barang buktinya, harus dilibatkan semua tapi ini yang terakhir untuk proses. Kalau misalnya ada yang masalah lain enggak diproses apa solusinya tapi misalkan mengamankan disana terus pertama habis biaya, habis itu kita juga bilang sama pak tanaim mau ini mau makan siang ada enggak?," Cetus Kabag ops.

Menurut Kepala Seksi Intelijen Kejari Bangka Barat Mario Nicolas menuturkan bahwa penindakan penambangan ilegal di hutan bakau ini perlu dilaksanakan karena jika dibiarkan maka ada pidana juga bagi mereka yang melakukan pembiaran.

"Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat ini sebetulnya yang bisa terpenuhi unsur-unsur dari pidana disamping kami melakukan penuntutan kami bisa melakukan penyelidikan sendiri bila mana hal itu berkaitan dengan kerugian penerimaan negara ataupun daerah" ucap Mario.

"Perbuatan yang di Belo laut ini saya khawatir yang diisukan adalah masyarakat yang keluar adalah masyarakat justru sebenarnya adalah sekelompok orang atau segelintir," sambungnya.

Mario menyebutkan ketika penambangan ilegal terus-terusan mengatasnamakan masyarakat maka seolah-olah aparat penegak hukum harus bersinggungan dengan masyarakat.

"Padahal belum tentu masyarakat kalau dari data masyarakat di Belo laut itu dusun 3 dan 4 itu digabung lebih kan dari 500 dan tidak mungkin 1000 orang itu menambang di situ artinya bukan masyarakat. Sebenarnya itu hanyalah golongan orang-orang tertentu yang memanfaatkan situasi," tegasnya.

Sehingga menurut Mario sudah langkah tepat untuk melakukan penindakan kepada penambangan ilegal tersebut.

Hasil keputusan rapat itu yang memakan waktu cukup lama karena berbagai pertimbangan yang harus diperhitungkan menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan hukum akhirnya disepakati untuk bersama-sama melakukan penertiban dengan waktu yang akan ditentukan kembali. (rul/wb)



MEDSOS WOWBABEL
OPINI KITE