Sembako Dipajaki, IKAPPI Sebut Harga Bisa Tak Stabil

Jurnalis_Warga    •    Rabu, 15 September 2021 | 15:59 WIB
Ekonomi
Ilustrasi (net)
Ilustrasi (net)

JAKARTA, www.wowbabel.com -- Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) DKI Jakarta menyayangkan penghapusan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dalam pasal 4a draft Ruu KUP tersebut. Artinya sembako dan beberapa jenis kebutuhan pokok akan di kenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Rencana pemerintah memajaki PPN dalam kelompok sembako mulai dari beras, buah-buahan hingga sayuran sangat di sayangkan oleh ikatan pedagang pasar indonesia. 

"Dari awal kami menolak kebutuhan pokok seperti beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, umbi-umbian, bumbu-bumbuan dan gula konsumsi harus mendapatkan PPN atau di pajaki," Ketua Bidang Infokom DPP IKKAPI, Muhammad Ainun Najib. 

Sembako dan jenis-jenis kebutuhan pokok yang sangat di butuhkan masyarakat dan tidak dikenai PPN sendiri sebenarnya sudah diatur dalam peraturan menteri keuangan No.116/Pmk.010/2017. Tapi dalam draft RUU KUP tersebut pemerintah memutuskan untuk mengubah dan menghapus beberapa komoditas tersebut. 

Menurutnya, Ikappi sudah menemui beberapa pejabat kementerian keuangan dan sudah menjelaskan, termasuk dirjen pajak, stafsus menteri dan beberapa direktur. 

"Ikappi sudah menjelaskan alur distribusi barang dan potensi kenaikan harga pangan jika ini tetap dilakukan. Tetapi, beberapa hari yang lalu menteri sudah menyampaikan kepada DPR bahwa tetap akan melangsungkan penghapusan Non PPN pada pasal 4a draft RUU KUP tersebut," sambungnya. 

Pihaknya kembali mengingatkan menteri keuangan agar mengkaji kembali kebijakan dan merumuskan ulang langkah-langkah apa yang harus diambil, serta spesifikasi beberapa kebutuhan pokok yang memang dianggap perlu untuk diberikan PPN. Sehingga nantinya tidak disamaratakan semua kebutuhan karena menurut ikappi beberapa komoditas yang masuk dalam poin pengenaan pajak tersebut masih belum selesai dalam perbaikan distribusi dan produksi. 

Dalam catatan ikappi tanpa dikenai PPN dan pajak saja komoditas-komoditas pangan di indonesia masih carut marut dan sering mengalami fluktuasi harga. jika ditambah PPN maka akan menambah beban dari hulu sampai hilir. 

"Kami sekali lagi berharap agar pemerintah dan DPR mengkaji ulang kebijakan ini dan merumuskannya pada peraturan menteri keuangan bukan pada draft Uu atau Uu yang akan di putuskan nanti," tutupnya. (rill/wb)



MEDSOS WOWBABEL