Tak Mau Divaksin, TPP PNS Bangka Barat Terancam Ditunda

Chairul Aprizal    •    Kamis, 16 September 2021 | 04:11 WIB
Lokal
Bupati Bangka Barat, H Sukirman.(rul/wb)
Bupati Bangka Barat, H Sukirman.(rul/wb)

MUNTOK,www.wowbabel.com --Bupati Bangka Barat H Sukirman menerbitkan Instruksi Bupati Nomor 521 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi Covid-19 Bagi PNS dan PHL di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Dalam instruksi tersebut mewajibkan PNS maupun PHL wajib untuk paksin.

Sukirman saat dikonfirmasi, Rabu, (15/09/2021), menjelaskan kewajiban vaksin ini menyesuaikan dengan instruksi pemerintah pusat agar melakukan percepatan dalam upaya penanganan Covid-19.

Maka dalam instruksi Bupati Bangka Barat tersebut mencakup 6 poin, yaitu

1. Bagi PNS dan PHL yang belum melaksanakan vaksin wajib melaksanakan vaksin,

2. Vaksinasi akan dilaksanakan selama dua hari bertempat di lapangan parkir timur Kantor  Bupati Bangka Barat mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai,

3.Bagi PNS yang menolak untuk paksin maka pembayaran TPPnya ditunda dan bagi PHL akan dipertimbangkan perpanjangan kontrak kerjanya.

4.Keputusan untuk boleh atau tidaknya bagi yang pernah terkonfirmasi positif Covid-19, hamil, menyusui, komorbid atau ada riwayat penyakit ditentukan pada saat screening di tempat dilaksanakannya vaksinasi,

5.Untuk pegawai yang bekerja di Kecamatan, vaksinasi dilaksanakan di gedung serbaguna kecamatan masing-masing sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan

6.Diinstruksikan kepada seluruh Kepala OPD dan kordinator pendidikan kecamatan untuk memobilisasi, mengawasi, dan melaporkan dengan melampirkan hasil vaksinasi paling lambat hari Kamis tanggal 16 September 2021 kepada Bupati Bangka Barat melalui Sekretaris Daerah.

"Kita sekarang sudah mendekati level 2, target kita hijau. Kalau bisa hijau insya Allah kita bisa dapat DID kan tentu buat masyarakat kita juga," tutur Sukirman diwawancarai di ruang kerjanya.

Bupati tidak ingin dianggap pemerintah pusat dan Kemendagri tidak mampu menekan angka penularan sehingga perlu diambil langkah tegas untuk percepatan penanganan Covid-19. 

"Warga PNS dan PHL kita total di angka 4 ribuan jadi kan bupati sendiri sudah paksin kedua kemudian jika dianggap berbahaya jadi intinya tidak ada alasan lagi untuk tidak paksin karena Bupati sudah menjadi contohnya," terang Sukirman.

Sukirman akui setelah dibuka pos vaksin selama dua hari ini memang tampak antusias PNS dan PHL paksin dan itu dianggap aparat pemerintahan mengikuti imbauannya.

"Tapi kalau sudah omongan Bupati sudah tidak didengar lagi, kita tidak tahukan ini juga dipertimbangkan juga perpanjangannya kan sampai hari ini tapi tidak ada (membangkang-red)," tuturnya.

Sukirman mengimbau agar masyarakat jangan takut paksin karena pemerintah daerah tidak ingin menjebak dalam suasana sekarang tetapi ini demi Bangka Barat leluasa bergerak sehingga tidak lagi dilakukan pembatasan.(rul/wb) 



MEDSOS WOWBABEL