Kejari Bangka Tengah Lirik Beberapa OPD di Pemkab Bangka Tengah

Herdian wow    •    Jumat, 17 September 2021 | 22:30 WIB
Lokal
Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Bateng, Situmorang.(her/wb)
Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Bateng, Situmorang.(her/wb)

KOBA, www.wowbabel.com - Kejaksaan Negri (Kejari) Bangka Tengah (Bateng) mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Bangka Tengah jangan kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang dan jasa. Jika diketahui kelebihan pembayaran, pihak Kajari Bateng akan mengambil langkah hukum.

"Saya baru menjabat di sini, sama seperti Pak Kepala Kejaksaan Negri (Kajari) Bateng baru memasuki dua bulan. Kami fokus ke permasalahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)," ungkap Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Bateng, Situmorang, Jumat (17/9/2021)

Ia juga mengajak rekan media, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat umum untuk mencari informasi penggunaan uang negara yang menimbulkan kerugian negara. 

"Ingat, uang negara ini bersumber dari pajak masyarakat harus kita kawal, jika ada penyelewengan maka diingatkan. Dan kalau sudah diingatkan masih ngeyel, kita akan bersihkan," tegasnya.

Situmorang akan menindaklanjuti informasi adanya OPD yang melakukan kelebihan pembayaran, dan sekarang masih dalam tahap tindaklanjut dengan mengumpulan barang bukti.

"Kita lihat, benar nggak informasi ini, jika pun  benar, dilihat juga ada unsur kesengajaan atau tidak. Kalaupun kelebihan pembayaran tidak ada unsur kesengajaan, maka kita minta pihak ketiga segera mengembalikan kelebihan uang itu ke negara. Kalaupun memang ada unsur kesengajaan, tetap kita proses hukum," imbuhnya

Pihaknya saat ini sedang melirik beberapa OPD yang sedang melaksanakan kegiatan pembangunan, secara lisan, ada OPD yang ditegur, agar melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB).

"Kita minta pengerjaannya jangan melenceng dari RAB hingga proses pembangunan berjalan 100 persen," tegasnya

Dilanjutkannya OPD jangan takut untuk berkonsultasi hukum dengan penegak hukum. Pihak Kajari Bateng sendiri memiliki tempat konsultasi hukum, tidak dipungut biaya alias gratis.

"Jangan sudah salah ngerjain, baru pura-pura mau konsultasi hukum. Kalau sudah lewat masa pemeliharaan kegiatan dan terbukti ada kerugian negara, maka tetap akan kita proses hukum," tukasnya (her/wb)




MEDSOS WOWBABEL
OPINI KITE