Menurut UU Cipta Kerja Mengerit dan Mengecer BBM Dipidana, Jika…

Jurnalis_Warga    •    Sabtu, 18 September 2021 | 10:31 WIB
Opini
Adetia Sulius Putra SH (Lawyer/Ketua LSM BTP/Wakil Ketua DPD KNPI Beltim Bidang Hukum & Advokasi).(ist)
Adetia Sulius Putra SH (Lawyer/Ketua LSM BTP/Wakil Ketua DPD KNPI Beltim Bidang Hukum & Advokasi).(ist)


Oleh: Adetia Sulius Putra SH (Lawyer/Ketua LSM BTP/Wakil Ketua DPD KNPI Beltim Bidang Hukum & Advokasi)


Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dibagi kedalam 2 (dua) kategori Kegiatan, yaitu Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir, dimana Eksplorasi dan Eksploitasi termasuk ke dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas sedangkan Usaha Hilir Migas terdiri dari Kegiatan Pengangkutan, Penyimpanan, Pengolahan, Niaga BBM dan hasil olahanya. 

Kedua kategori kegiatan Usaha tersebut hanya dapat diakses dan dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah berbadan Hukum setelah mendapat Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat (Pasal 40 Angka 3 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagai perubahan atas Pasal 5 UU RI No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi).

Menurut PP No. 43 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PP No. 91 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, BBM digolongkan ke dalam 3 (tiga) Jenis, yaitu: Jenis BBM Umum atau Non Public Service Obligation (Non PSO)/Tidak Disubsidi yang terdiri atas seluruh jenis BBM diluar Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan yang disalurkan kepada Masyarakat umum, Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosen) dan Minyak Solar (Gas Oil) dan Jenis BBM Khusus Penugasan Pemerintah yang terdiri atas Bensin (Gasoline) Ron minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan yang meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa timur, Provinsi DI Yoryakarta, dan Provinsi Bali adalah merupakan BBM Public Service Obligation (PSO)/Yang Disubsidi Pemerintah yang disalurkan hanya kepada masyarakat khusus dan tertentu berdasarkan kriteria yang telah ditentukan danditetapkan Pemerintah.

Setelah melalui proses Usaha Hilir Migas yang terdiri dari Kegiatan Pengangkutan, Penyimpanan, Pengolahan, Niaga BBM dan hasil olahanya, Sebagian dari pelaksanaan penyaluran BBM kepada Masyarakat dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) secara langsung melalui Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) dengan sistem Company Owner Company Operator (COCO) atau bekerjasama melibatkan Badan Usaha swasta yang telah memenuhi Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dengan skema bisnis Company Owner Dealer Operator (CODO), sedangkan Stasiun Pengisian Bahan bakar Nelayan (SPBN) dikhususkan hanya untuk pelayanan penyaluran BBM PSO kepada Masyarakat Nelayan.

Untuk dapat melakukan Kegiatan Usaha Hilir Migas terlebih dahulu harus mendapat Perizinan Berusaha yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, dimana menurut UU RI No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah berdasarkan ketentuan Pasal 40 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Kegiatan Usaha Hilir hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang telah Berbadan Hukum (Recht Person), maka dapat dikatakan Badan Usaha Berbadan Hukum yang telah mendapat Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat adalah Subjek Hukum dalam Kegiatan Usaha Hilir Migas, sedangkan Masyarakat sebagai Orang perseorangan (Natuurijk Person) tidak bisa mengakses Perizinan Kegiatan Usaha Hilir Migas, dengan demikian Masyarakat sebagai Orang perseorangan tidak memenuhi kriteria dan bukanlah kategori yang dimaksud dari UU, oleh karena tidak memenuhi syarat dan kualifikasi, maka Masyarakat sebagai Orang perseorangan sudah barang tentu tereleminasi dan dalam Kegiatan Usaha Hilir Migas bukanlah dimaksud sebagai Subjek Hukum.

Karena terbatasnya Jumlah dan jam operasional SPBU sebagai titik salur BBM, untuk mencukupi kebutuhan atas BBM, Masyarakat yang rumahnya berjarak jauh dari jangkauan SPBU atau karena kondisi dan waktu tertentu membeli BBM kepada Pengecer dengan takaran perbotol atau perjerigen dalam ukuran kecil dan sedang. BBM yang dijual Pengecer tersebut dibeli dari Pengerit yang membeli langsung BBM di SPBU dengan harga eceran yang telah ditetapkan Pemerintah.

Apakah Praktik Membeli BBM kepada SPBU, Mengangkut, Menyalin dari tangki mobil kedalam jerigen-jerigen, menyimpan jeriken-jeriken dan menjualnya kepada Pengecer yang dilakukan Pengerit, Praktek Pengecer Membeli kepada Pengerit BBM dalam jeriken-jeriken kemudian menyalin BBM dari jerigen kedalam botol-botol, menyimpan jeriken-jeriken dan botol-botol dan menjualnya kepada Masyarakat orang perseorangan tersebut merupakan Kegiatan yang dimaksud Pengangkutan, Pengolahan, Penampungan atau Niaga yang dimaksud UU RI No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dirubah melalui ketentuan Pasal 40 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?



MEDSOS WOWBABEL
OPINI KITE