Pemprov Babel Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Hingga Akhir Desember

Dwi H Putra    •    Rabu, 29 September 2021 | 18:36 WIB
Lokal
Caption: Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Babel, Fery Afriyanto. (dwi/wb)
Caption: Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Babel, Fery Afriyanto. (dwi/wb)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Kabar gembira bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel kembali melaksanakan program pemutihan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Kepulauan Babel ke - 21 berupa bebas denda pajak, bebas bea balik nama dan lainnya. 

Kegiatan dimulai tanggal 1 Oktober hingga 30 Desember 2021 bertempat di Unit Pelaksana Teknis (UPT) pendapatan daerah atau Kantor Sistem Administrasi Manual Satu Atap (Samsat). 

"Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Babel Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor beserta sanksi admintrasi bea balik nama bermotor dan sanksi administrasi pokok pajak kendaraan bermotor," kata Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Babel, Fery Afriyanto di ruang kerjanya, Rabu (29/9/2021). 

Lanjutnya hal ini menimbang dalam rangka membantu masyarakat atau wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19, sebagai upaya pemulihan ekonomi dan peningkatan serta optimalisasi penerimaan asli daerah (PAD) sektor pajak yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) di Babel. 

"Maka gubernur mengambil langkah-langkah strategis dalam pemulihan sektor pajak daerah," ujarnya. 

"Program ini untuk membantu masyarakat mungkin yang kemarin tertunda, sehingga apabila ingin membayar pajak tahun ini mereka tidak dikenakan sanksi administrasi," jelas Fery. 

"Kami harapkan dengan adanya pembebasan denda, masyarakat bisa memanfaat membayar pajak sehingga bisa meningkat pendapatan daerah," harapnya. 

Menurutnya untuk perkiraan wajib pajak kendaraan yang menunggak, masih banyak dengan benerapa kategori dan problem permasalahan seperti kendaraan yang dianggap sudah tua, kerusakan kendaraan, ditilang pihak kepolisian sehingga berdampak menunggak. 

"Apabila semua taat pajak tentunya itu kan berdampak pada pembanguan di daerah dan harapan kita kebijakan ini dapat dimanfaatkan dan membantu masyarakat banyak yang masih menunggak pajak," terangnya. 

"Jangan nilai kendaraan sudah tua, lalu tidak mau bayar pajak. Bayar lah, kan demi pembangunan bagi masyarakat juga," harapnya lagi.  (dwi/wb)



MEDSOS WOWBABEL