Ini Enam Sektor Prioritas Pemprov Babel Tahun 2022

Dwi H Putra    •    Rabu, 06 Oktober 2021 | 12:18 WIB
Info Grafik
Infogragik.(wb)
Infogragik.(wb)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) akhirnya menyepakati dan menandatangani MoU postur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), di ruang Badan Anggaran DPRD Babel, Rabu (6/10/2021) siang. 

"Anggota dewan yang tergabung dalam badan anggaran dan tim anggaran pemerintahan daerah (TAPD) sudah menyusun dan menyetujui postur fiskal yang rasional seimbang dan terukur," kata Ketua DPRD Babel, Herman Suhadi usai mengikuti rapat. 

"Hal itu tergambar dalam KUA-PPAS untuk menjadi landasan dalam menyusun anggaran tahun 2022," ujarnya. 

Lanjut Herman Suhadi, enam arah kebijakan tahun 2022 ini memprioritaskan enam sektor diantaranya agropolitan, bahari, pariwisata pendidikan, pemulihan ekonomi, kesehatan dan penanganan bencana.

Sementara itu, Gubernur Babel, Erzaldi Roesman, menjelaskan keenam prioritas pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat dan juga melindungi dari sisi kesehatan serta meningkatkan kualitas pendidikan. 

"Penunjang pembangunan difokuskan beberapa hal, mulai dari tata kola pertanian, energi infrastruktur kewilayahan, tata kelola birorkasi pelayanan publik pembangunan berdemorkasi dan pembangunan kebencanaan serta lingkungan hidup," jelas Erzaldi. 

"Pemulihan ekonomi dan kesehatan sebagai akibat dampak pandemi disamping belanja wajib, juga masih diprioritaskan dan diarahkan mendukung dengan tema rencana kerja pusat pemulihan ekonomi dan reformasi struktur," paparnya. 

Ditambahkannya dana perimbangan dari pusat turun dalam kurun waktu dua tahun ini, yang mana di tahun 2021 ini hanya sebesar Rp 1,7 triliun sedangkan di tahun 2022 ini hanya sebesar Rp 1,4 triliun atau turun sekitar Rp 286 milyar. 

"Namun jangan berkecil hati, mulai dari sekarang harus berupaya memandirikan  fiskal ini, memang fiskal ini dari penilaian Kementerian Keuangan karena keefektifan dalam merancang anggaran ini sudah mengarah pada fiskal kementerian. 

"Maka dari itu semuanya harus berusaha dengan kemungkinan pendapatan-pendapatan yang ada, tentunya tidak hanya memperbesar retribusi tapi berusaha seperti daerah lainnya yang dapat meraih pendapatan daerah yang besar," pungkas Erzaldi. 

Penandatanganan MoU ini juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Babel, Sekretaris Daerah Babel, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam TAPD dan anggota DPRD. (dwi/wb)






MEDSOS WOWBABEL