Bolos Sepuluh Hari Berturut-turut ASN Langsung Dipecat, Ini Aturannya

Dwi H Putra    •    Rabu, 13 Oktober 2021 | 23:12 WIB
Lokal
ilustrasi.(net)
ilustrasi.(net)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung diminta untuk memahami isi aturan terbaru tentang disiplin ASN yang tertuang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 yang ditandatangi Presiden RI, Joko Widodo. 

Aturan baru ini otomatis menggantikan PP Nomor 53/2010 yang juga mengatur disiplin PNS, didalam PP ini diatur kewajiban dan larangan sebagai seorang PNS. 

"Benar kami telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor :  800/1093/BKPSDMD/2021 tentang Penegakan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemprov Babel, yang mempedomani PP 94/2021," kata Kepala BKPSDMD Babel, Susanti di Pangkalpinang, Rabu (13/10/2021). 

"ASN yang 10 hari berturut-turut tidak masuk kerja tanpa keterangan jelas akan langsung dipecat tidak hormat," ujarnya. 

Lanjut Susanti agar seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemprov Babel dapat segera mempelajari dan mematuhi Peraturan dimaksud.

"Mari sama-sama kita pelajari peraturan terkait kedisiplinan PNS yang baru," jelas Susanti. 

"Agar dapat dipahami dan dipatuhi apa yang diberlakukan bagi kita semua, selaku ASN," harapnya. 

Menurutnya terdapat tiga tingkatan dengan jenis hukuman disiplin, tingkat ringan (Pasal 8 Ayat 2), dengan jenis hukuman teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis.

Selanjutnya, tingkat sedang (Pasal 8 Ayat 3), dengan jenis hukuman pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen (dua puluh lima persen) selama enam bulan, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama sembilan bulan dan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 12 bulan.

Lalu tingkat berat dengan jenis hukuman penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

"Ringan hingga beratnya pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan dibagi menjadi menjadi 3 kategori. Kategori ringan adalah pelanggaran yang berdampak negatif pada unit kerja," tukas Susanti. 

"Sedang adalah pelanggaran yang berdampak negatif pada instansi, dan berat adalah pelanggaran yang berdampak negatif pada negara atau pemerintah," paparnya. 

Pelanggaran terhadap kewajiban di antaranya untuk ketentuan masuk kerja dan jam kerja dihitung dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Tata cara pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin dalam Pasal 26 – 37, diawali dengan pemanggilan tertulis, jarak panggilan pemeriksaan tujuh hari kerja, pemeriksaan dilakukan secara tatap muka dan virtual, melaporkan BAP secara hierarki.

Tim pemeriksa atasan langsung, unsur pengawas, unsur kepegawaian dan lejabat lain yang ditunjuk, BAP ditandatangani langsung dan virtual PNS diperiksa berhak mendapat salinan BAP.

"Terakhir penjatuhan hukuman (pelanggaran) penyampaian hukuman paling lambat 14 hari kerja, atasan langsung yang tidak memproses hukuman disiplin, maka akan dijatuhkan hukuman disiplin," tegasnya. 

Maka dari itu, pihaknya mengimbau dengan adanya peraturan ini dapat semakin meningkatkan kedisiplinan ASN di Lingkungan Pemprov Babel.

"Kami mengharapkan yang terbaik, termasuk dengan adanya peraturan terkait kedisiplinan ASN ini, agar ASN di Pemprov Babel dapat semakin ditingkatkan kedisiplinannya, yang menjadi salah satu unsur penting dalam mewujudkan ASN  yang Pribadi Mantap Dominan Dimana-mana (Primadona)," pungkas Susanti. (dwi/wb)




MEDSOS WOWBABEL
OPINI KITE