Eksitensi Mediasi Penal Sebagai Penyelesaian Perkara Pidana

Jurnalis_Warga    •    Sabtu, 30 Oktober 2021 | 17:13 WIB
Opini
Ilustrasi.(net)
Ilustrasi.(net)


Oleh: Aryani Fazirah, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung


Mediasi berasal dari kata Latin mediare, secara etimologi artinya “berada di tengah”. Dalam pengertiaannya mediasi merupakan salah satu bentuk cara penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan melibatkan mediator.

Mediator merupakan pihak ketiga atau pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari penyelasaian sengketa tanpa menggunakan cara memaksa dalam penyelesaiannya.

Pada dasarnya, mediasi salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengeketa di luar pengadilan atau Alternative Dispute Resolution/ADR terhadap perkara perdata. Mediasi penal sebagi instrument bentuk pendekatan Restorative Justice menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku dan korban dengan memaknai tindak pidana sebagai bentuk serangan terhadap inpidu dan inpidu lainnya.

Maka keadilan ditandai sebagai proses pencarian penyelesaian sengketa yang terjadi atas perkara pidana biasa bermotif ringan dengan keterlibatan korban dan pelaku menjadi usaha musyawarah dalam kesepakatan penyelesaian sengketa atau dikenal dengan istilah Victim-Offender Mediation.

Pada pasal 111 ayat (3) KUHAP menjelaskan bahwa “mediasi dapat dilakukan apabila tindak pidana tergolong ringan, ancaman pidana maksimal adalah 4 (tahun) atau hanya diancam dengan pembayaran denda, kerugian akibat tindak pidana sudah diganti, serta apabila tersangka berumur lebih dari 70 tahun ketika melakukan tindak pidana”. 

T. Gayus Lumbun dalam pendapatnya menjelaskan perkara pidana yang dapat diselesaikan melalui ADR yaitu Pertama, kasus – kasus pelaku (atau tersangka pelaku) yang tidak melibatkan negara. Atau, untuk pidana yang dikategorikan delik aduan.

Kedua, tindak pidana walaupun melibatkan negara (sebagai tersangka pelaku), tetapi memerlukan penyelsaian berdampak langsung kepada masyarakat.

Eksitensinya mediasi penal dikaji berdasarkan perspektif filosofis, sosiologi dan yuridis. Mediasi penal dipandang dari sisi filosofis menerapkan asas “menang- menang” atau “win-win” sebagai bentuk pencapaian keadilan formal melalui proses hukum litigasi. 

Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian kasus pidana secara sederhana, praktis, cepat, sederhana, dan biaya ringan karena pihak yang dilibatkan lebih sedikit dibandingkan melalui jalur litigasi, sehingga mencapai tingkat penyelesaian perkara pidana secara efektif dan efesien, tetapi memberikan manfaat dan keadilan yang tinggi.

Menurut pandangan dalam perspektif sosiologi, media penal dikaitkan dengan sejarah akan budaya yang melekat dengan berorientasi pada nilai kekeluargaan, mengedepankan musyawarah untuk mencari solusi dari suatu perkara dalam suatu system sosial. Media penal juga berkaitan dengan kearifan local hukum adat sebagai peraturan masyarakat di suatu wilayah sehingga berfungsi sebagai pengendalian sosial di wilayah tertentu. 

Barda Nawawi Arif menjelaskan mediasi penal secara yuridis bahwa terdapat beberapa negara mempergunakan sebagai bentuk alternatif dalam penyelesaian perkara pidana serta ketentuan hukum yang ada. Di Indonesia diterapkannya dalam system peradilan anak melalui persi yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Berdasarkan paparan tersebut, menurut penulis penanganan kasus melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan momentum mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana tertentu, seperti menyangkut hak cipta dan karya intelektual, perburuhan, persaingan usaha, perlindungan konsumen dan lingkungan. 

Melalui mediasi penal secara alternatif dalam proses penyelesaian sehingga adanya efektifitas, efesiensi, dan tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku, tetapi mencari jalan tengah guna memulihkan kondisi korban kejahatan sebagai bentuk relevansi dalam upaya mewujudkan keadilan restorative.(*)




MEDSOS WOWBABEL