Privilege, Keadilan sosial di Tengah Pandemi Covid-19

Jurnalis_Warga    •    Rabu, 03 November 2021 | 12:29 WIB
Opini
Ilustrasi.(net)
Ilustrasi.(net)


Oleh: Hesti (Mahasiswi Jurusan Humas Universitas Pembangunan Veteran Yogyakarta)


Merebaknya wabah Coronavirus Disease (Covid-19) sejak akhir tahun 2019 lalu, menghebohkan dunia. Pasalnya, Negara mulai berbondong-bondong memberlakuan aturan protokol kesehatan secara ketat dan tegas. Penerapan protokol kesehatan di tengah masyarakat bukanlah persoalan yang mudah, dengan adanya regulasi pemerintah terkait protokol kesehatan maka masyarakat diharuskan mengikuti dan menaati apa yang tercantum di dalam aturan tersebut. 

Masyarakat dalam hal ini harus membiasakan diri dengan perilaku hidup “New Normal” yang mengharuskan masyarakat beradaptasi dengan kebiasaan hidup yang baru.

Pemerintah Indonesia senantiasa gencar melakukan edukasi dan sosialisasi bagaimana menerapkan kebiasaan hidup baru di tengah pandemi Covid-19. Maka dari itu, perlu keselarasan dan kerjasama dari berbagai lapisan Instansi Pemerintah Pusat, Provinsi, Daerah/Kabupaten dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) untuk bekerja sama dalam menerapkan protokol kesehatan di lingkungan masyarakat. 

Adanya pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia memberlakukan protokol kesehatan 5M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas) guna mencegah dan memutus rantai penularan Covid-19. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat Indonesia.

Privilege dapat diartikan sebagai hak istimewa. Sebagian besar masyarakat mengaitkan privilege dengan kesuksesan seseorang. Banyak orang mengartikan privilege ini sebagai seseorang atau kelompok orang yang diperlakukan lebih istimewa dibandingkan dengan pihak lain. Seseorang yang dianggap telah memiliki privilege akan lebih unggul dibandingkan pihak lain dalam memperoleh apapun. Seseorang yang lahir di keluarga elit akan seringkali mendapatkan stigma dari masyarakat terutama dari segi privilege.

Penerapan protokol kesehatan di Indonesia nampaknya sering diabaikan masyarakat, terkhususnya kalangan elit. Hal ini dapat dibuktikan dari kasus yang belakangan ini menggemparkan publik, yakni selebgram RV yang diduga kabur dari tempat karantina sepulangnya dari Amerika Serikat. Selebgram RV manfaatkan privilege-nya untuk melanggar protokol kesehatan yang telah diberlakukan pemerintah hanya demi kepentingan pribadi yang tidak masuk akal.

Penempatan karantina selebgram RV di Wisma Atlet Pademangan, yang seluruh biayanya ditanggung pemerintah, sebenarnya sudah menyalahi aturan Keputusan Kepala Satgas Covid-19 Nomor 12/2021 pada September 2021 yang berlaku. Berdasarkan keputusan yang tertuang privilege hanya diperuntukkan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), pelajar atau mahasiswa Indonesia yang menjalani pendidikan dari luar negeri dan pegawai pemerintah yang kembali ke Indonesia setelah perjalanan dinas dari luar negeri.

Selebgram RV pernah menjalani proses karantina selama tiga hari di Wisma Atlet Pademangan Jakarta. Sebelum akhirnya, RV memutuskan kabur selama menjalani masa karantina. Kepolisian berhasil menyelidiki kronologi kaburnya RV dari Wisma Atlet yang dibantu oleh oknum TNI berinisial FD yang bertugas sebagai petugas karantina di Bandara Soekarno-Hatta. 

Adanya keterlibatan pihak lain pada kasus RV tentunya menuai pro-kontra di tengah masyarakat yang mengaitkan privilege. Pemanfaatan privilege di tengah masyarakat tidak dapat dibenarkan apalagi di situasi genting saat ini. Setiap orang harus menjalani aturan hukum yang berlaku tanpa memilih harus berada di kondisi tertentu. Kepulangan seseorang dari luar negeri baik itu keperluan negara atau keperluan lainnya tetap wajib melaksanakan karantina, guna mencegah penyebaran virus Covid-19 jenis baru. Apabila ada masyarakat yang melanggar protocol kesehatan sudah sepatut dan sewajarnya dijatuhkan sanksi atau hukuman tanpa harus melihat dari mana latar belakangnya.




MEDSOS WOWBABEL