Tersandung Kasus Korupsi, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Babel Jalani Sidang Perdana

Tim_Wow    •    Rabu, 24 November 2021 | 19:44 WIB
Nasional
Jalannya sidang kasus dugaan korupsi yang menyeret Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bangka Belitung.(tim)
Jalannya sidang kasus dugaan korupsi yang menyeret Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bangka Belitung.(tim)

PANGKALPINANG,www.wowbabel.com – Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bangka Belitung, Juaidi dan rekannya menjalani sidang perdana kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Kota Pangkalpinang, Rabu (24/11/2021).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Bangka mendakwa Juaidi bersama dua terdakwa lainnya dengan perkara dugaan korupsi pada pekerjaan konstruksi ferrocement Kelompok Tani Sejahtera Desa Kemuja dan Kelompok Tani Benua Cemerlang yang menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp 731.141.000. 

Dalam dakwaanya, JPU Beny Harkat mengatakan, terindikasi terjadi tindak pidana korupsi, yakni pada Maret 2021 terdapat pekerjaan ferrocement di Desa Kemuja yang sudah roboh. Padahal pekerjaan baru diserahterimakan di Desember 2020 oleh penyedia kepada Dinas Pertanian Bangka Belitung.

Dari hasil penyidikan berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan ahli serta hasil hammer test dan uji tekon beton, diperoleh data bahwa kualitas pekerjaan konstruksi ferrocement di bawah mutu beton yang disyaratkan dalam kontrak. 

Oleh sebab itu berpengaruh terhadap masa pakai yang diharapkan diperoleh negara dari uang negara yang dikeluarkan pada pekerjaan tersebut dengan estimasi kerugian negara sekitar Rp 295.141.000.

JPU menjerat para tersangka dengan sangkaan Primair,  Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. 

"Selain itu para terdakwa juga dikenakan sangkaan Subsider Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," katanya.

Para tersangka tidak dilakukan penahahan dengan pertimbangan bahwa telah menyerahkan titipan uang untuk pengganti seluruh kerugian negara yang timbul dalam kasus ini dan adanya jaminan dari keluarga para tersangka serta penasihat hukumnya bahwa tersangka tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mempersulit persidangan.

Kuasa hukum dari terdakwa yang Juaidi dan Junaidi, yakni Zaidan SH MHum menyatakan menerima dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut. 

Zaidan tak begitu menanggapi dan mempersoalkan dakwaan yang dibacakan JPU di muka persidangan.

Pihaknya juga tidak akan melakukan eksepsi terkait dakwaan JPU, namun pertimbangan hukum kliennya akan disampaikan pada agenda pledoi atau nota pembelaan nantinya.

"Kalau soal dakwaan tadi, kawan-kawan kan sudah mendengar sendiri, tanggapannya kami tidak akan melakukan eksepsi tapi pertimbangan hukum kami akan disampaikan pada agenda pledoi nanti," tegas Zaidan.(tim/wb)




MEDSOS WOWBABEL