Tokoh Migrant Care Sujud Syukur, MK Perintahkan UU Ciptaker Diperbaiki

Tim_Wow    •    Kamis, 25 November 2021 | 17:03 WIB
Nasional
Aksi para pekerja di depan Kantor MK RI yang meminta agar UU Ciptaker dibatalkan.(sumber:suara.com)
Aksi para pekerja di depan Kantor MK RI yang meminta agar UU Ciptaker dibatalkan.(sumber:suara.com)

JAKARTA,www.wowbabel.com -- Hakim Mahkamah Konstitusi menolak sebagian permohonan judicial review UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan sejumlah elemen masyarakat. Namun meminta pemerintah dan DPR memperbaiki kembali UU Cipta Kerja paling lama dua tahun.

Baca Juga: Yusril: Pemerintah Harus Kerja Keras Perbaiki UU Cipta Kerja

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengikuti jalannya persidangan menyebutkan pemerintah akan menghormati dan mematuhi putusan hakim MK. 

"Serta akan melaksanakan UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan putusan MK yang dimaksud," kata Airlangga.

Dia juga menyebut "putusan MK telah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh MK yaitu harus dilakukan perbaikan paling lama dua tahun sejak putusan dibacakan."

Ditambahkan  Airlangga, pemerintah tidak akan menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dilakukan perbaikan sebagaimana perintah MK.

"Dengan demikian peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan UU cipta kerja tetap berlaku," imbuh  Airlangga.

"Pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK yang dimaksud melalui penyiapan perbaikan undang-undang dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya arahan Mahkamah Konstitusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam putusan MK tersebut,” kata Airlangga.

Sebelumnya jelan putusan MK, berbagai elemen buruh demonstrasi di depan gedung MK menuntut hakim membuat keputusan yang berpihak pada mereka. 

Apabila keputusan MK merugikan buruh, mereka akan melanjutkan aksi massa, bahkan mogok kerja secara nasional. Putusan MK dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Anwar Usman secara daring.

"Mengadili dalam provisi, satu, menyatakan permohonan provisi Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima. Dua, menolak permohonan provisi Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI."

"Dalam pokok permohonan, satu, menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima. Dua, mengabulkan permohonan pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan pemohon VI untuk sebagian."

Hakim menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UU 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.



MEDSOS WOWBABEL