Efran: Bukan Menggeruduk, Itu Sama Sekali Tidak Benar

Hendri Dede PKP    •    Minggu, 28 November 2021 | 12:22 WIB
Lokal
Penertiban tambang liar di kawasan Parit 6 dan Kolong Kepoh.(hen/wb)
Penertiban tambang liar di kawasan Parit 6 dan Kolong Kepoh.(hen/wb)

PANGKALPINANG,www.wowbabel.com -- Berawal dari penertiban aktivitas tambang ilegal hingga laporan dugaan pungutan liar dilakukan oknum anggota Satpol PP Kota Pangkalpinang kepada Wakil Ketua DPRD Pangkalpinang, Jumat (26/11/2021) kemarin, berujung cek-cok dan dilaporkan ke kepolisian.

Pelaporan tersebut buntut dari pemanggilan dua oknum anggota Satpol PP yang diduga melakukan pungli terhadap aktivitas tambang ilegal, dimana akhirnya berakhir cek-cok dan nyaris ribut dengan Kasat Pol PP Pangkalpinang.

Tak hanya itu, dikabarkan juga laporan tersebut atas tak terima ruangan milik Rosdiansyah Rosyid,  Wakil Ketua DPRD Pangkalpinang itu, digeruduk oleh sejumlah anggota Satpol PP. Dalam ruangan itu sebelumnya juga dihadiri para pemilik tambang.

Merespon persoalan yang dituduhkan tersebut, Kasat Satpol PP Kota Pangkalpinang Efran buka suara dan membantah adanya kalimat anggotanya menggeruduk ruangan milik Wakil Ketua DPRD tersebut dan tudingan lainnya.

"Kalimat menggeruduk itu sama sekali tidak benar. Itu kita dipanggil secara lisan dan bukan menyeruduk ruangan Pak Wakil Ketua DPRD," ujar Efran saat dikonfirmasi, Minggu (28/11/2021). 

"Dua orang dari Satpol PP itu adalah ajudan Pak Dian Rasyid, dan disitu juga ada ajudan Ketua DPRD dari Satpol-PP juga," lanjut Efran, sebelum peristiwa gebrak meja dilakukan oleh Rosdiansyah. 

Adapun pemanggilan hari itu, kata Efran, tidak dilakukan menggunakan surat resmi sesuai mekanismenya, namun dilakukan dari teriakan lewat pagar serta melalui ajudan Wakil Ketua DPRD. Meski akhirnya pihaknya memenuhi pemanggilan tersebut.

"Setelah dilaksanakan penertiban tiba-tiba dibalik pagar Dian Rosyid datang minta supaya dua PHL Pol PP itu menghadap ke ruangannya, namun dijawab anggota kami mereka punya atasan dan harus seizinnya, lalu saya juga dipanggil," ujarnya. 

"Pertama beliau ngomong kalian ini sok garang segala macam dan sebagainya, saya ini sama dengan Wali Kota katanya, kurang lebih begitu bahasanya. Terus ada orang (penambang liar) yang kami tertibkan itu," kata Efran. 

Kronologi persoalan dugaan pungli yang disebutkan, ujar Efran menceritakan pertanyaan Rosdiansyah, menyebut bahwa adanya dua anggota Satpol PP mengetuk pintu rumah penambang dan meminta uang.

Namun saat itu, dikarenakan diberikan Rp 50 ribu oleh pemilik tambang lalu uang tersebut ditolak. Mendengar hal tersebut, Efran mengaku langsung menanyakan kebenarannya kepada dua anggotanya tersebut.

"Sehingga saya tanyakan apakah benar kalian mengetok rumah orang seperti yang disampaikan oleh yang kita tertibkan ini, namun tidak benar dan mereka tidak pernah meminta uang," kata dia.

Sebagai pimpinan Satpol PP Pangkalpinang, ia menyampaikan apa yang diakui oleh keduanya. Adapun jika memang merasa tidak puas atas pengakuan kedua anggota tersebut mereka tidak meminta uang, Efran mempersilakan melaporkan anggotanya.

"Namun, kalau memang tidak terbukti kami juga berhak melakukan upaya hukum terhadap kedua penambang itu atas pencemaran nama baik," kata Efran.

"Disaat saya menyampaikan memang tidak terbukti dan pencemaran nama baik, Pak Dian langsung nampar meja sambil nunjuk-nunjuk ke arah  wajah saya," imbuhnya. 

"Kalian tidak menghargai saya, lalu saya berdiri dan katakan yang kami lakukan ini dalam hal melaksanakan penegakan Perda dan seolah-olah kita membiarkan, tidak bekerja dan sebagainya.

Soal tuduhan menggeruduk ruangan Wakil Ketua DPRD Pangkalpinang itu, Efran menjelaskan tanpa sepengetahuan saat itu anggota Satpol PP berjumlah 4 orang, khawatir atau prihatin akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Dan mereka juga menggunakan seragam, bukan menggeruduk, itu sama sekali tidak benar," kata Efran.

Atas kisruh tersebut, Efran berujar disaat anggota Satpol PP bekerja melakukan tugasnya, namun kenapa anggotanya harus dihadapkan dengan para pelanggar Perda tersebut. Adapun pemanggilan dilakukan secara lisan dan tanpa konfirmasi surat resmi.

Untuk soal laporan kepada pihak kepolisian, Efran mengatakan pihaknya tetap menghormati proses hukum tersebut. 

"Jika kalau memang tidak terbukti dan sebagainya, kami kembali kepada anggota kami yang merasa dituduhkan, kan itu menyangkut nama baik yang bersangkutan. Harusnya kan konfirmasi melalui surat resmi untuk kebenaran informasi tersebut, ini secara lisan dan dihadapkan dengan pelanggar Perda," pungkasnya.(hen/wb) 





BACA JUGA
MEDSOS WOWBABEL