Propemperda Bangka Belitung Tahun 2022 Ditunda

Dwi H Putra    •    Senin, 29 November 2021 | 21:14 WIB
Lokal
Ketua Bapemperda DPRD Bangka Belitung, Nico Plamonia Utama.(ist)
Ketua Bapemperda DPRD Bangka Belitung, Nico Plamonia Utama.(ist)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bangka Belitung memutuskan untuk menunda sementara Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

Hal ini menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan menunda Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.

"Ini artinya implementasi Undang-Undang Ciptaker untuk Propemperda DPRD Babel Tahun 2022 ditunda sampai putusan selanjutnya," kata Ketua Bapemperda DPRD Bangka Belitung, Nico Plamonia Utama, Senin (29/11/2021).

Pihaknya pun berharap, perlunya komitmen dan konsistensi bersama khususnya perangkat daerah sebagai leading sektor Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), sebagaimana dalam Propemperda agar penyampaian sesuai urutan prioritas.

Apa yang dirintis menjadi komitmen bersama untuk membentuk dan menciptakan peraturan daerah (Perda) yang berkualitas, yang bukan saja sisi substansi materinya tetapi juga prosedural formil yang senantiasa merujuk dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nico melanjutkan di tahun 2022, propemperda yang telah disusun dan ditetapkan dalam paripurna Jumat lalu diharapkan dapat bermanfaat untuk pembangunan dan kemajuan, serta kemakmuran bagi masyarakat.

"Propemperda tidak hanya penting untuk menjadi acuan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah untuk kurun waktu tertentu," jelas Nico.

"Namun juga penting bagi masyarakat untuk menatap pembangunan daerahnya ke depan, sehingga partisipasi masyarakat harus dilakukan secara optimal, serius dan terencana agar keterlibatan masyarakat benar-benar membawa aspirasi sebanyak mungkin agar perencanaan pembentukan peraturan daerah dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan rasa keadilan masyarakat," tandasnya.

Adapun usulan propemperda 2022 ini diantaranya terdiri dari inisiatif DPRD meliputi Raperda tentang Pelestarian Keanekaragaman Hayati, Raperda tentang pembudidayaan ikan dan Raperda tentang pengendalian kependudukan dan pembangunan keluarga.

Sementara usulan Pemprov Babel yakni Raperda penyertaan modal PT Jamkrida, Raperda Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Raperda tentang Penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang cacat, kemudian pengelolaan sampah regional, dan pengelolaan keuangan daerah. (dwi/wb)



MEDSOS WOWBABEL
OPINI KITE