Sejak Pandemi Covid-19, Alokasi APBN ke Babel Tergerus Rp 700 Hingga 900 Miliar

Dwi H Putra    •    Sabtu, 04 Desember 2021 | 19:14 WIB
Lokal
Caption: Gubernur Kepulauan Babel, Erzaldi Rosman. (dwi/wb)
Caption: Gubernur Kepulauan Babel, Erzaldi Rosman. (dwi/wb)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) di tahun 2022 masih tergerus dampak pandemi Covid-19. 

Hal ini terbukti dari nominal Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan dan Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2022 yang diterima Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel.

"Penurunan alokasi dana pemerintah pusat sangat drastis sejak awal pandemi ini di 2020 sekitar Rp 700 - 900 miliar. Kendati demikian, alokasi akan tetap dioptimalkan untuk pembangunan," kata Gubernur Kepulauan Babel, Erzaldi Rosman kepada wartawan, Kamis (2/12/2021). 

Lanjutnya terkait anggaran TKDD sebesar Rp 6,51 triliun dialokasikan ke delapan pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/ kota lingkup Kepulauan Babel, alokasi tertinggi ada pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel dengan total sebesar Rp 1,42 trilyun, diikuti oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka dengan alokasi sebesar Rp 915,4 milyar, dan yang terkecil Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang dengan alokasi sebesar Rp 632,5 milyar.

Dilihat dari sisi peruntukkannya, TKDD dirinci kembali sebagian teralokasi untuk  Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 3,99 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) pajak sebesar Rp 198,33 miliar, DBH Sumber Daya Alam sebesar Rp 469,5 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) gisik sebesar Rp 709,15 miliar, DAK Non-Fisik sebesar Rp 802,33 miliar, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 59,67 miliar serta Dana Desa sebesar Rp 274,41 miliar.  

Tidak itu saja, total alokasi APBN secara Nasional sebesar Rp 2.714,2 triliun, sebesar Rp 9,38 triliun teralokasi untuk wilayah Kepulauan Babel dengan rincian sebesar Rp 2,87 triliun merupakan alokasi DIPA satuan kerja kementerian/ lembaga lingkup Babel dan sebesar Rp 6,51 triliun peruntukan alokasi dana TKDD. 

Alokasi belanja satuan kerja kementerian/ lembaga sebesar Rp 2,87 triliun tersebut dibagi ke dalam 37 bagian anggaran atau 268 satuan kerja kementerian/ lembaga.

"Tiga terbesar jumlah alokasi anggaran 2022 terdapat pada  satuan kerja lingkup Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat (PUPR) dengan total sebesar Rp 698,58 milyar, diikuti oleh lingkup Polri dengan total Rp 661,43 milyar, kemudian satker Kementerian Agama (Kemenag) dengan total sebesar Rp 296,32 milyar," jelas Erzaldi Rosman. 

Disamping itu sinyal refocusing anggaran di 2022 juga mulai terlihat. Salah satunya intruksi pemerintah pusat ke daerah untuk menyisihkan alokasi anggaran untuk penyediaan vaksin rubella. 

"Ini sesuai hasil rapat dengan pemerintah pusat dua hari yang lalu, bahwa kita diminta untuk mendukung dan memberikan dana pendamping untuk pelaksanaan vaksin rubella," tukasnya. 

Sesuai intruksi pemerintah pusat, Gubernur mengintruksikan bupati dan walikota untuk segera menggunakan alokasi TKDD dengan baik sesuai perencanaan sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Percepat belanja daerah sudah bisa dimulai sejak DIPA dan TKDD diberikan tanpa ada keterlambatan, anggaran belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, tidak boleh menumpuk di perbankan," tegasnya.

Kemudian dana desa, ia meminta ini dapat dioptimalkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan percepatan penanganan kemisminan ekstrem. "Program BLT desa dan program prioritas lainnya tetap dilanjutkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya

Disamping itu, ia meminta seluruh kabupaten/kota menyelesaikan kepesertaan peserta BPJS Kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan, mengingat masih terdapat empat kabupaten/kota yang belum memenuhi Universal Health Coverage (UHC) untuk capaian jumlah peserta yang sudah ditanggung layanan BPJS Kesehatan dihitung dari jumlah penduduk masing-masing daerah.

"Karena sesuai apa disampaikan pemerintah pusat target harus fokus di kesehatan masyarakat. Terutana urusan pandemi dan kepastian kesehatan pelayanan BPJS kesehatan harus terpenuhi ini menjadi fokus kami," tegas Erzaldi. 

Ia pun mengaku tak segan-segan memberikan punishmen bagi pemda yang belum memenuhi pencapaian target 95 persen UHC dengan tidak menandatangani. Dibeberkannya, Kabupaten Bangka Selatan menjadi daerah dengan realisasi kepesertaan BPJS Kesehatan terendah dengan 60,94 persen diikuti Kabupaten Bangka Tengah 81,16 persen, Pangkalpinang 85,76 persen, dan Kabupaten Bangka 85,82 persen.

"Pemda belum memenuhi syarat mencapai angka 95 persen UHCnya kita kembalikan segera. Untuk dievaluasi dan segera anggarannya memenuhi persentase tercapainya UHC," pungkasnya. (dwi/wb)



MEDSOS WOWBABEL
OPINI KITE