OM SPAN, Sarana Monitoring Transaksi APBN dan Optimalkan Nilai IKPA

Jurnalis_Warga    •    Jumat, 31 Desember 2021 | 17:55 WIB
Opini
Ilustrasi.(net)
Ilustrasi.(net)


Oleh: Siti Nur Azizah (Pejabat Pembina Teknis Perbendaharaan Negara (PTPN)  KPPN Pangkalpinang)


Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) adalah sebuah sistem yang dibangun Kementerian Keuangan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Hal ini juga dilakukan untuk memenuhi tuntutan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 

Selain itu, pembangunan dan implementasi SPAN merupakan kebijakan yang dilakukan untuk mengintegrasikan sistem informasi manajemen keuangan negara. SPAN juga merupakan upaya modernisasi pengelolaan keuangan negara untuk meningkatkan kinerja anggaran. 

Dalam penerapannya, SPAN memiliki keterbatasan bagi satuan kerja (satker) kementerian/lembaga selaku pengguna anggara. Keterbatasan SPAN dalam memenuhi kebutuhan monitoring dan reporting menjadi perhatian Kementerian Keuangan dalam pemberian layanan. Guna memenuhi kebutuhan tersebut maka dikembangkanlah Aplikasi Online Monitoring SPAN (OM SPAN). 

Secara khusus aplikasi ini dibangun dan dikembangkan dalam rangka monitoring transaksi dalam SPAN. Aplikasi yang diluncurkan dan resmi dimuat di website Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Rabu tanggal 26 November 2014 ini mampu menyajikan informasi dalam rangka monitoring transaksi anggaran sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web. Kebutuhan satker untuk dapat melakukan monitoring dan reporting dapat dipenuhi dengan OM SPAN.

Penggunaan dan pemanfaatan OM SPAN oleh satker akan membantu satker dalam mengelola keuangannya. Namun, masih terdapat satker yang belum memanfaatkan fitur yang tersedia di OM SPAN sehingga masih terjadi:  (1) Penolakan Surat Perintah Membayar (SPM) disebabkan kesalahan data supplier; (2) Satker terlambat mengajukan penyelesaian tagihan kontraktual (batas waktu penyelesaian tagihan diselesaikan paling lambat 17 hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada negara); (3) Satker terlambat mengajukan SPM GUP (Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kuasa Penguna Anggaran (KPA), dalam hal 1 (satu) bulan sejak SP2D­UP diterbitkan belum dilakukan pengajuan penggantian UP tunai; (4) Konsultasi satker kepada Customer Service Officer (CSO) KPPN tidak terdokumentasi dengan baik;

Akibat dari terjadinya hal-hal tersebut di atas, salah satunya adalah kinerja pengelolaan keuangan satker kurang baik akibat nilai Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang dicapai satker berada dibawah target. Rendahnya nilai IKPA seharusnya dapat dihindari apabila satker memanfaatkan fitur-fitur yang disediakan dalam OM SPAN seoptimal mungkin.

Oleh karenanya satuan kerja/kantor instansi agar memanfaatkan  OMSPAN dengan baik dalam pelaksanaan anggaran .Banyak manfaat yang dapat diperoleh satker dengan menggunakan OM SPAN. Fitur-fitur di dalamnya dapat digunakan untuk: Pertama : monitoring atas setiap transaksi keuangan dalam SPAN. Untuk melakukan hal ini, satuan kerja dapat memanfaatkan menu yang tersedia, diantaranya menu: (1) Modul Komitmen diantaranya meliputi informasi: Cek Data Supplier, mpnitoring kontrak dsb. (2) Modul Pembayaran diantaranya meliputi informasi: Karwas UP, Karwas TUP dsb. Kedua , media konsultasi dengan Customer Service Officer (CSO) di Bidang Perbendaharaan. Satuan kerja dapat berkonsultasi dengan CSO melalui menu hai CSO-Bantuan dan Layanan Perbendaharaan. 

Ketiga : alat evaluasi pelaksanaan anggaran satker. Monev PA yang telah diintegrasikan ke dalam OM SPAN, menu IKPA Satker, satker dapat mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran yang telah dilaksanakan dan sebagai salah satu alat membuat strategi untuk meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran di masa berikutnya. Untuk mengukurnya, digunakan tiga belas indikator yaitu: 1. Revisi DIPA, 2. Deviasi Halaman III DIPA, 3. Pagu Minus, 4. Data Kontrak, 5. Pengelolaan UP dan TUP, 6. LPJ Bendahara, 7. Dispensasi SPM, 8. Penyerapan Anggaran, 9. Penyelesaian Tagihan, 10. Capaian Output, 11. Retur SP2D, 12. Renkas, dan 13. Kesalahan SPM.

Sekali lagi ditegaskan bahwa masih banyak manfaat lain OM SPAN yang perlu diketahui, antara lain : (1)  Modul Komitmen menu Cek Data Supplier, digunakan untuk menghindari penolakan Surat Perintah Membayar (SPM) disebabkan kesalahan data supplier. (2) Modul Komitmen menu Monitoring Kontrak, digunakan untuk menghindari keterlambatan pengajuan SPM kontraktual. (3) Modul Pembayaran menu Karwas UP dan TUP, digunakan untuk menghindari keterlambatan pengajuan SPM GUP/PTUP. (4) Modul hai CSO, digunakan untuk berkonsultasi dengan CSO KPPN. (5) Monev PA,  digunakan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran yang telah dilaksanakan dan sebagai salah satu alat membuat strategi untuk meningkatkan kualitas kinerja  pelaksanaan anggaran di masa berikutnya.(*)




MEDSOS WOWBABEL
OPINI KITE