Tiga Perkara di Kejati Babel Berujung Restorative Justice

Firman    •    Jumat, 14 Januari 2022 | 18:26 WIB
Lokal
Caption: Kasi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Bangka Belitung, Basuki Raharjo.(fn/wb)
Caption: Kasi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Bangka Belitung, Basuki Raharjo.(fn/wb)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Tiga perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, hingga Januari 2022 telah berhasil diselesaikan melalui Keadilan Restoratif atau Restorative Justice.

Keadilan Restoratif atau Restorative Justice merupakan amanat dari Jaksa Agung Republik Indonesia, Burhanuddin, dan keadilan restoratif atau restorative justice di Bangka Belitung yang telah disetujui oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yakni perkara tindak pidana atas nama Khon Pin alias Ali dari Kejaksaan Negeri Bangka Selatan yang disangkakan melanggar Primair Pasal 374 KUHP Subsidair Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. 

Selain itu, ada juga salah satu keadilan Restoratif atau Restorative Justice merupakan amanat dari Jaksa Agung Republik Indonesia, perkara tindak pidana atas nama Juanda dari Kejaksaan Negeri Bangka Barat yang disangkakan melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan juga perkara tindak pidana atas nama Rizal dari Kejaksaan Negeri Pangkalpinang yang disangkakan melanggar Pasal 362 KUHP. 

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Babel, Basuki Raharjo mengatakan restorative justice yang merupakan amanat dari Jaksa Agung telah dilakukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Basuki menambahkan, keadilan restoratif diperoleh dari hasil ekspose penanganan perkara yang telah disampaikan atau dipaparkan oleh para kajari di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI dengan pertimbangan menyetujui penanganan perkara melalui proses keadilan restoratif yang berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15/2020 dan sebelum diberikannya Surat Ketetapan Penghentian Penunututan (SKP2) tersangka telah diilakukan perdamaian. 

"Pengabulan keadilan restoratif atau restorative justice merupakan bagian dari terobosan penyelesaian perkara hukum yang diinisiasi oleh Jaksa Agung RI melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," kata Kasi Penkum Kajati Babel Basuki Raharjo, Jumat (14/1/2022).

"Dalam penerapan keadilan restoratif, penyelesaian perkara tindak pidana yang akan diselesaikan melalui pengadilan maka dapat diselesaikan dengan metode lainnya seperti mediasi atau upaya damai," ujarnya.

Langkah ini lanjut Basuki bisa dipilih atau diambil sebelum dilaksanakannya persidangan ataupun sesudah persidangan tetapi dengan kesepakatan dan damai dari kedua belah pihak yang berurusan.

Basuki juga menyebutkan tidak semua tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan metode keadilan restoratif atau restorative justice, karena sebuah kasus tindak pidana dapat diberlakukan atau diselesaikan dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restotaif dengan terpenuhinya syarat seperti tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Tindak pidana diancam pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2,5 juta.

"Kebijakan keadilan restoratif tidak dapat diberikan kepada pelaku atau tersangka yang melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan," ucapnya.

"Untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini jaksa penuntut umum sangat hati-hati dalam mempertimbangkan dan dalam mengambil keputusan sebagai langkah terwujudnya asas kemanfaatan hukum bagi masyarakat," ungkapnya.

Bahkan kata Basuki, Jaksa penuntut umum  harus memperhatikan dan mempertimbangkan secara cermat yang menjadi syarat perkara tindak pidana tersebut layak atau tidaknya untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Selain itu dijelaskannya, tak hanya itu jaksa penuntut umum juga menganut asas dominus liitis yang menegaskan bahwa tidak ada badan lain yang berhak melakukan penuntutan selain penunutut umum yang bersifat absolut dan monopoli. 

"Penuntut umum menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki dan memonopoli penuntutan dan penyelesaian perkara pidana yang artinya adalah selaku pengendali perkara dan arah hukum dari suatu proses penyidikan maupun untuk dapat atau tidaknya dilakukan penuntutan terhadap suatu perkara tindak pidana hasil penyidikan adalah mutlak wewenang penuntut umum," ujarnya. (fn/wb)



MEDSOS WOWBABEL
OPINI KITE