Dugaan Korupsi Dana APBD 2021, Kejati Babel Tahan Oknum Bendahara Dinkes Babel

Tim_Wow    •    Senin, 31 Januari 2022 | 19:40 WIB
Lokal
Oknum Bendahara Dinkes Provinsi Babel saat diamankan pihak Kejati Babel.(ist)
Oknum Bendahara Dinkes Provinsi Babel saat diamankan pihak Kejati Babel.(ist)

PANGKALPINANG,www.wowbabel.com -- Tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung telah menahan satu orang tersangka Inisial IW selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provins Bangka Belitung, Senin (31/1/2022) sore.

IW diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan dana APBD 2021 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,2 miliar.

Kasi Penkum Kejati Bangka Belitung, Basuki Raharjo seijin Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung Bapak Daru Tri Sadono SH MHum mengungkapkan penyidikan terhadap tersangka IW berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : Print – 55/L.9/Fd.1/01/2022 tanggal 25 Januari 2022.

"Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung Cq Asisten Tindak Pidana Khusus Nomor : 24/L.9.5/Fd.1/01/2022 tanggal 31 Januari 2022 terhadap tersangka IW umur 47 Tahun dilakukan Penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Polresta Pangkalpinang selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022," kata Basuki dalam rilisnya, Senin (31/2/2022) sore.

Basuki menambahkan pasal yang disangkakan untuk tersangka :
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor  20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor  20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor  20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(wb) 



BACA JUGA
MEDSOS WOWBABEL