Tidak Ada Aktivitas Pilkada, KPU dan Bawaslu Bangka Barat Gigit Jari Tak Dapat Dana Hibah

Chairul Aprizal    •    Kamis, 03 Februari 2022 | 16:16 WIB
Pilkada
Caption: Kepala Badan Kesbangpol Bangka Barat, Safrizal. (rul/wb)
Caption: Kepala Badan Kesbangpol Bangka Barat, Safrizal. (rul/wb)

MUNTOK, www.wowbabel.com -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangka Barat tidak mendapatkan dana hibah sepeserpun dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat lantaran tak ada kegiatan pemilihan kepala daerah (Pilkada). 

Kepala Badan Kesbangpol Bangka Barat, Safrizal mengatakan, terakhir kalinya dana hibah diberikan kepada kedua lembaga ini pada saat pelaksanaan Pilkada Bangka Barat tahun 2020 kemarin.

"Jadi untuk dana KPU dan Bawaslu untuk ini insyaallah di bulan Desember 2024 kemudian, untuk pileg dan pilpres yang sudah berproses kalau memang jadi tanggal 14 Februari 2024 artinya sebentar lagi sudah memulai tahapan," kata Safrizal, Kamis (03/02/2022).

Safrizal menyebutkan sekarang KPU sedang melakukan proses pemilihan komisioner baru dan untuk dana pelaksanaan pileg dan pilpres bersumber APBN.

Ia menyebutkan dana hibah dari Kesbangpol Bangka Barat hanya akan digelontorkan untuk pelaksanaan Pilkada tidak termasuk pileg dan pilpres.

"Cuman kalau ada kebijakan lain, ternyata dari pemerintah pusat untuk keamanan dan sebagainya itu nanti ada mekanismenya," jelas Safrizal.

Beda halnya untuk dana hibah kepada yayasan atau forum yang dibentuk atas perintah undang-undang dan kepada partai politik pertahun selalu ada dana digelontorkan Kesbangpol Bangka Barat.

"Kalau misalkan dia berbentuk yang lain tergantung dari leading sektornya apa misalnya lebih ke yayasan ada di kesra termasuk ormas, kalau kita sementara hanya kepada ormas atau yayasan yang bentukan undang-undang," tuturnya.

Safrizal mengungkapkan satu-satunya ormas yang mendapatkan dana hibah dari Kesbangpol saat ini hanya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yaitu total sebesar Rp50 juta tahun 2021.

"Cuma satu FKUB itulah karena ada edaran Mendagri kalau seperti MUI di Kesra. Kalau FKUB aja lima puluh juta, paling dihibahnya di bantuan partai politik dengan total Rp700 juta lebih tahun kemarin untuk sepuluh partai politik dan 25 kursi," tutup Safrizal. (rul/wb)



BACA JUGA
MEDSOS WOWBABEL