Terjerat Pinjol, Bendahara Dinkes Babel Gelapkan Uang Sebesar Rp1,2 Miliar

Dwi H Putra    •    Jumat, 04 Februari 2022 | 16:25 WIB
Lokal
Caption: Penasehat Hukum (PH) dari Aldi Firdaus and Partner, Aldi Putranto selaku PH tersangka Bendahara Dinas Kesehatan Bangka Belitung. (dwi/wb)
Caption: Penasehat Hukum (PH) dari Aldi Firdaus and Partner, Aldi Putranto selaku PH tersangka Bendahara Dinas Kesehatan Bangka Belitung. (dwi/wb)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Terjebak dan terjepit pinjaman online (Pinjol), membuat Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), IV, melakukan penggelapan atau tindak pidana korupsi (Tipikor) uang milik negara sebesar Rp 1,2 miliar. 

Akibat tekanan dan tagihan dari pinjol ini juga, IV sempat berniat ingin mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri dari salah satu ketinggian bukit. 

Namun, hal itu tidak dilakukannya mengingat anak-anak dan tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga, dan siap mempertanggungjawabkan perbuatannya ini secara hukum. 

Demikian diungkapkan, Penasehat Hukum (PH) IV dari Aldi Firdaus and Partner, Aldi Putranto, mengatakan penyebab kliennya melakukan penggelapan itu pun dijelaskan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan. 

"Jadi, IV ini sudah menjelaskan apa penyebab dirinya menggelapkan dana sebesar Rp 1,2 miliar ini, tidak diketahui oleh Kepala Dinkes, Kepala Rumah Sakit Jiwa (RSJ) atau pun Kepala Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Ir Soekarno, murni dilakukannya sendiri," kata Aldi kepada sejumlah media di Pangkalpinang, Jumat (4/2/2022). 

"Beliau ini melakukannya secara bertahap, dimulai sejak Agustus 2021 lalu, diketahui manipulasi data yang dilakukannya ketika laporan akhir tahun," ujarnya. 

Lanjutnya, kliennya dalam melakukan penggelapan ini awalnya berniat meminjam yang nantinya akan dikembalikan, tetapi dikarenakan pinjol yang selalu berbunga, uang yang digunakan semakin besar. 

"Klien kami ini juga sudah berusaha mengembalikan uang itu dengan menjual lahannya, tapi lahan belum laku dan terlebih dulu menjadi temuan," jelas Aldi. 

Menurut keterangan kliennya, modus yang digunakan yakni mencairkan anggaran operasional yang diajukan oleh RSJ atau pun RSUP Ir Soekarno, tapi dalam laporannya IV melakukan markup atau memanipulasi data laporan. 

"Uang yang dicairkan ke RSJ atau RSUP Ir Soekarno itu pas sesuai pengajuan, tapi IV ini mengirimkannya lebih, contohnya ke RSJ sebesar Rp 100 juta lalu dikirimkan ke rekeningnya Rp 50 juta, tapi laporannya dibikin Rp 150 juta itu," jelas Aldi. 

"Sedangkan pihak RSJ taunya hanya Rp 100 juta, sesuai pengajuan mereka, jadi pihak RSJ atau pun RSUP Ir Soekarno tidak mengetahui sama sekali ada hal itu," paparnya. 

Aldi juga mengungkapkan hingga saat ini pihak keluarga IV terus berusaha mengembalikan uang negara tersebut, sehingga tuntutan terhadap IV yang diajukan penyidik yakni Pasal 2 dan 3 tentang Tipikor serta Pasal 8 tentang penggelapan uang negara bisa lebih ringan.

"Keluarganya masih berusaha mengembalikan uang negara itu, tapi belum ada uang yang dikembalikan, supaya klien kami ini mendapat keringanan di pengadilan nantinya," tukasnya. 

Terkait kasus ini, ditambahkan Aldi, kliennya sudah menjalani pemeriksaan sebanyak satu kali dengan saksi-saksi sebanyak dua orang dari RSJ dan RSUP Ir Soekarno. 

"Nah kalau untuk Kepala Dinkes, sepengetahuan kami belum ada pemeriksaan atau panggilan dari penyidik, itu sepengetahuan kami selaku penasehat hukum (PH) IV ini," pungkasnya. 

Diketahui sebelumnya, Tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung telah menahan IV, pada Senin (31/1/2022) sore, yang diduga melakukan tipikor penyimpangan dana APBD 2021 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,2 miliar.

Penyidikan terhadap tersangka IV berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : Print - 55/L.9/Fd.1/01/2022 tanggal 25 Januari 2022.

Pasal yang disangkakan untuk tersangka yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (dwi/wb)



BACA JUGA
MEDSOS WOWBABEL