Zona Merah, Pencegahan Korupsi di Bangka Selatan Terendah di Bangka Belitung

Aston    •    Selasa, 08 Maret 2022 | 17:23 WIB
Nasional
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Nurul Ghufron.(dwi/wb)
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Nurul Ghufron.(dwi/wb)

TOBOALI,www.wowbabel.com -- Program pencegahan korupsi di Kabupaten Bangka Selatan paling terburuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022. 

Di mana nilai indeks Monitoring Centre for Prevention atau MCP Kabupaten Bangka Selatan hanya mencapai 49,75 persen. 

Hal itu sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Nurul Ghufron saat menghadiri rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi Tahun 2022 di ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (8/3/2022).

Baca Juga: Wakil Ketua KPK Sebut Banyak Penunjukkan Langsung, Rakyat Subsidi Pemerintah

Berdasarkan data nilai indeks MCP yang disampaikan KPK bahwa nilai tertinggi diraih oleh Kabupaten Bangka Tengah dengan nilai 76,15 persen. Kemudian Kabupaten Bangka dengan nilai 75,92 persen, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai 72,57 persen menempatkan urutan tiga tertinggi. 

Posisi keempat ditempatkan Kabupaten Bangka Barat dengan nilai 62,27 persen, kemudian Kabupaten Belitung 56,54 persen, Kabupaten Belitung Timur 51,45 persen. 

Sementara KPK menempatkan Kota Pangkalpinang di posisi kedua terendah dengan nilai 49,75 persen dan terakhir Kabupaten Bangka Selatan 45,70 persen.

Dengan demikian,  tata kelola pemerintahan dalam bidang pencegahan koruspi di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Selatan masih buruk lantaran masih jauh dari rata-rata indeks MCP nasional yang ditetapkan sebesar 71 persen. 

Padahal pada Tahun 2019, lembaga anti rasuah tersebut berikan nilai 64 persen kepada Bangka Selatan yang merupakan nilai tertinggi se-Kabupaten/kota Bangka Belitung, dibawah Pemerintah Provinsi Babel dengan nilai 67 persen.

Nurul Ghufron menekankan agar penyelenggara pemerintahan di Provinsi Bangka Belitung berjalan sesuai dengan amanah serta mengingatkan agar Kepala Daerah tidak coba-coba untuk korupsi.

"Jangan sampai hanya numpang mencari kemakmuran, diminta cuan, rupiah dan dolarnya," katanya.

"KPK tidak ingin hadir secara diam-diam, kemudian ekspose sudah menangkap bupati, kami tidak bangga. KPK bukan tukang tangkap pemenjara orang tetapi mengawal setiap rupiah yang diamanahkan kepada rakyatnya," tutur Nurul

Ia menyarankan kepala pemerintah daerah saling koordinasi agar memahami peran dan struktur masing-masing. Ia juga berharap fungsi kontrol Dewan Perwakilan Rakyat dijalankan untuk mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran daerah.

"Apabila dewan konsisten menjalankan tugas dan fungsinya tidak perlu dari BPKP, KPK  karena sudah dikontrol DPRD masing-masing. Deal bagi-bagi semestinya diawasi, tetapi kalau berselingkuh dan bersekongkol ya kami berharap tidak terjadi di Babel," tukasnya.

Sementara pejabat pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan sendiri belum bersedia menanggapi apa yang membuat KPK berikan nilai MCP terendah Tahun 2022. 

"Maaf Pak, saya belum dapat infonya," kata Kepala Inspektorat Bangka Selatan, PD Marpaung.(as/wb)




MEDSOS WOWBABEL