Re-aktualisasi Konsep Konstitusionalisme Dalam Negara Hukum

Jurnalis_Warga    •    Minggu, 27 Maret 2022 | 00:09 WIB
Opini
Ilustrasi.(net)
Ilustrasi.(net)

Oleh: Ashifiya Wulantirana (Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung) 


Bahwa re-aktualisasi dalam konsep konstitusi dalam negara hukum sebagai dasar dalam memberikan pondasi hukum dalam mengatur sebuah negara karena di dalam konstitusi terdapat nilai dasar yang diatur dan konstitualisem sebagai proses dinamika kekuasaan yang terjadi dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan sebagai konsekwensinya negara hukum atas tindakan negara melalui gagasan yang diwujudkan dalam bentuk pengaturan yang membatasi kekuasaan. 

Dalam negara hukum menjadikan rakyat sebagai dasar amanat dalam menjalankan pemerintahan. Karena negara mengataskan namakan kepentingan rakyat sebagai tujuan bernegara. Keberadaan Rule of law dalam negara hukum menjadikan konstitusionalisme dan pemisahan kekuasaan tidak dapat dipisahkan, karena kedua merupakan roh dari tegaknya konstitusionalisme dalam bernegara.sebagai upaya membatasi tindakan pemerintah.

Pertama, dalam konsep bernegara harus disepakati bahwa konstitusi sebagai aturan tertinggi dalam negara Indonesia yang kemudian dijadikan batu pijakan dasar dalam menjalankan roda pemerintahan. Negara dilarang menjalankan suatu kekuasaan tanpa dasar aturan tertulis, sebagai negara hukum tentu aspek dasar hukum sebagai batu pijakan negara dalam menjalankan pemerintah sangat penting, pemerintah menjadikan konstitusi tersebut sebagai media pengaturan awal bagi Indonesia untuk mendesain konsep dasar bernegara tersebut sebagai bentuk perjanjian abadi antara pemerintah dengan rakyat. 

Batu pijakan berupa konstitusi tersebut sehingga lahirlah pengaturan yang membatasi kekuasaan yang absolute untuk memberikan harmonisasi dalam bernegara sehingga dalam rangka atas nama kedaulatan rakyat sebagai amanat konstitusi kita terjaga.

Kedua, harus dipahami bahwa dalam perkembangannya menjalankan konstitusionalisme terdapat gagasan prosedur hukum yang akan memberikan batasan terhadap tindakan penguasa dalam menjalankan roda pemerintahan.

Batasan tersebut bukan serta merta membatasi ruang gerak penguasa sehingga menghambat kemajuan bangsa akan tetapi membatasi supaya penguasa tidak super power dalam bertindak sehingga diperlukan produk hukum tertulis sebagaimana yang telah diamanatkan sesuai dengan hierarki perundang-undangan dari aturan konstitusi hingga aturan paling rendah.



BACA JUGA
MEDSOS WOWBABEL