Perusahaan Tak Boleh Mencicil THR

Ginta Gusti Pranata    •    Selasa, 12 April 2022 | 17:37 WIB
Lokal
Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, Amrah Sakti.(gn/wb)
Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, Amrah Sakti.(gn/wb)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, Amrah Sakti ketika ditemui wowbabel, Selasa (12/4/2022) mengatakan terdapat perbedaan mengenai Pelaksanaan pemberian THR (Tunjangan Hari Raya) tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya pada saat masa pandemi.

"Pelaksanaan pemberian THR pada tahun 2020 dan 2021 kemarin ada pengecualian, yaitu pembayaran THR nya bisa dilakukan dengan cara mencicil," tambahnya.

Dengan adanya Surat Edaran Menaker Tahun 2022 ini, Amrah menyampaikan, bahwa perusahaan tidak diperbolehkan lagi untuk mencicil THR pekerja.

"Kami sedang menyusun Surat Edaran Pemerintah Kota Pangkalpinang yang nantinya ditujukan kepada perusahaan-perusahaan di wilayah Pangkalpinang. Serta, mengimbau kepada perusahaan-perusahaan untuk melaksanakan pembayaran THR minimal 7 hari sebelum hari besar keagamaan. Kami akan melakukan monitoring (Pengawasan) sampai dengan 10 hari setelah hari raya," ucapnya.

Amrah menegaskan bagi perusahaan yang tidak mengikuti aturan yang tercantum pada Surat Edaran Menteri Ketanagakerjaan tahun 2022 tersebut, akan dikenakan sanksi.

Menurut penjelasan Amrah, teknis pembayaran THR telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 tahun 2016 tentang tata-cara pembayaran THR.

Sebagaimana yang dimaksud adalah THR dibayarkan kepada pekerja yang sudah memiliki masa kerja selama 1 bulan secara terus menerus atau lebih.

Kemudian itu adalah pekerja yang memiliki perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja dengan waktu tidak tertentu.

Amrah membeberkan, untuk besaran THR dibagi menjadi 3 kriteria. Kriteria yang pertama untuk pekerja dengan masa kerja selama 1 bulan sampai dengan 12 bulan, akan dibayarkan secara proposional.

Kriteria kedua yaitu, pekerja dengan minimal masa kerja 1 tahun, akan dibayarkan  minimal 1 bulan upah kerja. Dan untuk kriteria yang ketiga adalah pekerja yang mempunyai masa kerja pembayaran berdasarkan perjanjian kerja.

Dalam upaya mengantisipasi munculnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan, Amhar mengatakan jika seluruh dinas ketenagakerjaan di seluruh Indonesia telah mendirikan layanan penerimaan pengaduan posko (Pos Komando) Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Tahun 2022. Ataupun bisa melalu via online langsung ke https://poskothr.kemnaker.go.id,” pungkas Amrah.(gn/wb) 



MEDSOS WOWBABEL