Jokowi: Usut Tuntas Mafia Minyak Goreng

Tim_Wow    •    Rabu, 20 April 2022 | 16:13 WIB
Nasional
Presiden Jokowi memberikan bantuan sosial di Pasar Anom, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Rabu (20/04/2022).(ist)
Presiden Jokowi memberikan bantuan sosial di Pasar Anom, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Rabu (20/04/2022).(ist)

SUMENEP,www.wowbabel.com -- Presiden Joko Widodo masih menjumpai permainan para mafia minyak goreng di pasaran. Sebab harga minyak goreng curah di pasar tidak sesuai dengan kebijakan harga eceran tertingi (HET).

Baca Juga:Empat Orang Jadi Tersangka Mafia Minyak Goreng, Begini Peran Mereka Maing-masing

Oleh sebab itu Prisiden Jokowi meminta Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas permainan  para mafia minyak goreng di Indonesia. 

"Oleh karena itu, terkait dengan penyidikan oleh Kejaksaan Agung atas kasus minyak goreng, saya meminta agar aparat hukum bisa mengusut permainan para mafia minyak goreng ini sampai tuntas," kata Presiden Jokowi saat kunjungan kerja ke Madura, Rabu (20/4/2022).

Praktik mafia minyak goreng menurut Presiden Jokowi masij terjadi.  Dia menjumpai harga di pasar untuk minyak goreng curah masih belum sesua dengan  kebijakan penetapan harga eceran tertinggi (HET).

"Di pasar-pasar saya melihat minyak curah banyak yang dijual belum sesuai dengan HET yang kita tetapkan. Ini artinya memang ada permainan," tukas Presiden Jokowi. 

Sebelumnya  Kejaksaan Agung menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) berinisial Indrasari Wisnu Wardgana dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO). Dia ditetapkan bersama tiga tersngka dari  perusahaan swasta lainnya.

"Tersangka lainnya yaitu SMA permata hijau senior manager. MPT komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, ketiga General Manager PT Musimas," kata Jaksa Agung,  ST Burhanudin.

Kejaksaan melakukan pemeriksaan setelah terjadinya kelangkaan minyak goreng (migor), hingga kemudian meneliti kebijakan pemerintah.

Dimana, sejak akhir tahun 2021 terjadi kelangkaan dan kenaikan harga migor. Kemendag kemudian menerapkan, wajib pemenuhan kebutuhan domestik (domestic market obligation/ DMO) dengan harga domestik (domestic price obligation/ DPO) bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya.  Serta, menetapkan harga eceran tertinggi (HET) migor sawit. (*)




BACA JUGA
MEDSOS WOWBABEL