Pergeseran Anggaran OPD Baru Tanpa Persetujuan Dewan Berpotensi Pengaruhi Penilaian Opini BPK

Aston    •    Sabtu, 21 Mei 2022 | 03:05 WIB
Lokal
Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Musani. (as/wb)
Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Musani. (as/wb)


jangan sampai pelaksanaan tata kelola menimbulkan bencana bagi para penanggungjawab keuangan


TOBOALI,www.wowbabel.com -- Pasca Pengisian Pejabat pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru hasil pemisahan dari OPD lama, Pemkab Bangka Selatan telah melakukan pergeseran anggaran mendahului perubahan dan anggaran hasil pergeseran tersebut telah direalisasikan.

Pengguna angaran OPD melakukan pergeseran antara lain diperuntukan untuk pembayaran gaji dan tunjangan para pegawai pada OPD beserta operasional.

Hal itu sebagaimana disampaikan Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Musani.

"Namun pergeseran tersebut sampai saat ini belum ada pembahasan resmi antara TAPD ( Tim Anggaran Pemerintah Daerah ) dan Banggar DPRD. Jadi legislatif belum pernah menerbitkan persetujuan atas pergeseran anggaran yang dilakukan oleh pihak eksekutif," ungkap Musani.

Ia mengingatkan para pejabat pada OPD dalam pengelola keuangan agar lebih berhati-hati dan kedepankanlah setiap langkah dalam melaksanakan aktivitas keuangan berlandaskan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

"Maka dari itu kami berharap bupati melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah sebaiknya segera meminta fatwa secara tertulis ke Kementerian Dalam Negeri selaku pembina penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan kami di DPRD pun tidak ragu untuk menyetujui pergeseran anggaran mendahului perubahan tersebut," pintanya.

Ia mengatakan, pemerintah daerah harus memiliki komitmen dalam mejalankan tata kelola keuangan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur, jangan sampai pelaksanaan tata kelola menimbulkan bencana bagi para penanggungjawab keuangan.

"Dan tidak menutup kemungkinan bila komitmen kita dalam menjalankan aktivitas keuangan rendah, opini atas kinerja keuangan akan mengalami penurunan. Komitmen itu bisa dalam bentuk ketaatan dalam menjalankan peraturan, penempatan para pengelola keuangan sesuai dengan standar kompetensi dan serta adanya penguatan sumber daya berkelanjutan, komitmen untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang sudah disepakati bersama dalam APBD, komitmen mewujudkan transparansi dengan mempercepat pelaksanaan  transformasi digital dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dalam pelaksanaan program kegiatan," jelasnya.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut bukan suatu hal yang mustahil akan terjadi penurunan opini yang akan diterima dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Bangka Selatan. Apalagi KPK sudah lebih duluan memberikan penilaian terendah atas monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi atau MCP se Provinsi Bangka Belitung untuk Bangka Selatan.

"Pasti hal ini akan saling berhubungan satu sama lain, kalau terjadi perbedaan dimana yang satu memberikan predikat baik  dalam pengelolaan keuangan daerah dengan hasil WTP dan yang satu memberikan predikat terendah dalam upaya pencegahan korupsi, apakah nanti tidak akan timbul pertanyaan terhadap hasil penilaian tersebut tersebut," tuturnya

Musani yang sekaligus Wakil Ketua Komisi III ini berharap kinerja keuangan di tahun 2022 mesti lebih baik dari tahun sebelumnya, jangan ada lagi pelaksanaan kegiatan terjadi seperti tahun 2021 terdapat beberapa paket kegiatan yang diselesaikan sampai melewati tahun anggaran hingga manfaat dari hasil pembangunan pun terlambat dirasakan masyarakat dan diharapkan juga kepada pemkab tidak terlalu sering melakukan pengantian pejabat karena hal ini membuat pelaksanaan program kegiatan menjadi terhambat.



BACA JUGA
MEDSOS WOWBABEL