Penyertaan Tak Terpenuhi Jamkrida Babel Bisa Diblacklist OJK

Dwi H Putra    •    Selasa, 24 Mei 2022 | 12:08 WIB
Lokal
Caption: Anggota Panitia Khusus (Pansus) Penyertaan Modal Jamkrida DPRD Babel, Nico Plamonia Utama. (dwi/wb)
Caption: Anggota Panitia Khusus (Pansus) Penyertaan Modal Jamkrida DPRD Babel, Nico Plamonia Utama. (dwi/wb)

PANGKALPINANG, wowbabel.com -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) tetap memprioritaskan penyertaan modal oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) ke PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Babel pada tahun ini.

Penyertaan modal sebesar Rp 15 miliar ini untuk menutupi kekurangan penyertaan dasar sebesar Rp 35 miliar perusahaan daerah itu, sesuai perintah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan batas waktu diberikan OJK sampai Desember 2022 mendatang. 

"Hanya saja, penyertaan modal yang dilakukan sejak 2021 ini terkendala badan hukum perusahaan yang masih berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan bukan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda)," kata Anggota Panitia Khusus (Pansus) Penyertaan Modal Jamkrida DPRD Babel, Nico Plamonia Utama di Pangkalpinang, Senin (23/5/2022) kemarin.

Kendati demikian pihaknya tetap yakin penyertaan modal ini bisa dilakukan karena jika tidak disertakan tahun ini, Jamkrida Babel terpaksa akan diblacklist OJK sebab sebesar Rp 50 miliar minimal penyertaan modal Jamkrida ini wajib. 

"Keharusan melunasi minimal penyertaan modal dasar Jamkrida sebesar Rp 50 miliar ini sudah dilakukan pada tahun 2019, hanya saja keuangan Pemprov Babel belum siap, kemudian di tahun 2020, kita terpa pandemi dan mereka pun memahami," jelas Nico. 

"Modal dasar di Jamkrida ini baru mencapai sebesar Rp35 miliar, dimana sebesar Rp 22,5 miliar milik Pemprov dan sebesar Rp12 miliar lebih gabungan modal dari tiga kabupaten yakni Bangka, Bangka Tengah dan Belitung," paparnya. 

Ketua Komisi I ini juga mengatakan dalam penyertaan modal ini juga harus ada pula Peraturan Daerah (Perda) mengenai perubahan tersebut. 

Menindaklanjuti hal ini tentunya harus ada kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif terkait perubahan status ini. 

"Jadi perda perubahan statusnya dulu, baru kemudian penyertaan modal. Baru finish, kalau tidak, ya tidak bisa," tukas Nico. 

"Apalagi di program Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) tahun 2022, ini belum masuk," paparnya. 

Nico melanjutkan Jamkrida harus Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dulu yang isinya mengubah status tersebut.

"Informasinya sih sudah. Jadi sekarang menunggu eksekutif menyampaikan ke Bapemperda, sebab ini di luar program Bapemperda," pungkas Nico. (dwi/wb)



BACA JUGA
MEDSOS WOWBABEL