Bakuda Babel Bagikan Hasil Pajak Sebesar Rp 67 Miliar ke Kabupaten/ Kota

Dwi H Putra    •    Sabtu, 11 Juni 2022 | 14:21 WIB
Lokal
Caption: Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar rapat rekonsiliasi penyaluran bagi hasil pajak pada triwulan 1 tahun 2022, dana yang disalurkan sebesar Rp 67.370.037.541. (IST)
Caption: Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar rapat rekonsiliasi penyaluran bagi hasil pajak pada triwulan 1 tahun 2022, dana yang disalurkan sebesar Rp 67.370.037.541. (IST)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar rapat rekonsiliasi penyaluran bagi hasil pajak pada triwulan 1 tahun 2022, dana yang disalurkan sebesar Rp 67.370.037.541.

Kepala Bakuda Babel, M.Haris, mengatakan dana tersebut merupakan total diberikan ke setiap kabupaten/ kota, yang berasal dari pajak PKB, Pajak BBNKB, Pajak Air Permukaan dan pajak BBKB.

"Itu merupakan bagi hasil pajak untuk kabupaten/ kota, diberikan tiap triwulan berdasarkan realisasi masing-masing kabupaten," kata M.Haris melalui telepon, Sabtu (11/6/2022). 

Lanjutnya pendapatan dibagikan ke kabupaten/ kota sesuai pendapatan masing-masing wilayah, apabila semakin besar pendapatan pajak maka akan semakin besar pula pembagian pajak ke tiap kabupaten/ kota.

Menurutnya setiap kabupaten/ kota mendapatkan Dana Bagi Hasil Pajak seperti pangkalpinang dengan jumlah Rp 11.812.840.824,-, Kabupaten Bangka dengan jumlah Rp 10.886.198.114,-, Belitung dengan jumlah Rp. 10.065.972.420,-, Bangka Tengah dengan jumlah Rp. 9.020.220.975,-, Bangka Barat dengan jumlah Rp. 8.749.356.481,-, Bangka Selatan dengan jumlah Rp. 8.567.411.056,-, dan Belitung Timur dengan jumlah Rp. 8.268.037.671. dengan total keseluruhannya Rp. 67.370.037.541,-.

"Terkait upaya peningkatkan pajak, saat ini kami sedang melaksanakan pemutihan pajak untuk kendaraan bermotor yang dimulai pada awal Maret sampai dengan 29 Juli 2022 mendatang," jelas Haris. 

"Pajak ini kewajiban bersama untuk membangun daerah, taat pajak artinya sudah membantu daerah, selain itu dapat membantu masyarakat ketika beraktivitas tanpa ragu akan didenda atau ditilang apabila pajak kendaraan lunas," paparnya. 

Haris menegaskan bahwa program pemutihan pajak saat ini merupakan pemutihan terakhir yang mereka lakukan dan untuk selanjutnya tidak ada lagi program pemutihan pajak, saat menutupi kegiatan Rapat Rekonsiliasi penyaluran Bagi Hasil Pajak Kabupaten/ Kota tersebut. (dwi/wb)



BACA JUGA
MEDSOS WOWBABEL