Integritas dan Netralitas KPU Diuji di Pemilu Serentak

Muri_Setiawan    •    Jumat, 22 Desember 2017 | 23:37 WIB
Pilkada
Menuju Pemilu Serentak 2019. (Wow Babel)
Menuju Pemilu Serentak 2019. (Wow Babel)

WOWPEMILU - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni menyebutkan, kompleksitas teknis penyelenggaraan pemilu akan menjadi beban berat bagi KPU dengan desain yang kurang kompatible, contohnya dengan tiga orang PPK.

Lanjutnya, persoalan integritas dan netralitas, uji materi UU pemilu, adaptasi aturan baru berpotensi sengketa hukum, menjaga animo dan stamina pemilih, seleksi penyelenggara yang berhimpitan dengan pilkada 2018 dan pemilu 2019, harapan besar publik pada inovasi, keterbukaan, dan partisipasi yang meningkat, juga tantangan yang tak bisa dianggap sepele oleh KPU.

“Tantangan lain yaitu sinergitas antar penyelenggara pemilu, pusaran politik sektarian dan menguatnya politik identitas dengan defisit programatik, dan konsolidasi hak pilih dan prasyarat administrasi kependudukan di tengah kompetisi yang kompetitif,” tambah Titi, dalam diskusi publik refleksi akhir tahun 2017 dengan tema “Menakar Kesiapan KPU Selenggarakan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, Jumat (22/12) di Jakarta, seperti diberitakan portal resmi http://kpu.go.id.

Sementara, Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali mengungkapkan ada atau tidak adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait konsultasi yang final mengikat itu, tidak menjadi hambatan, karena Komisi II DPR RI selalu mengedepankan semangat mitra yang setara, dan DPR tidak menempatkan posisis di atas mitra.

“Saya sangat set



1   2