Menjaga Netralitas Lembaga Penyiaran di “Medan Tempur” Pilkada 2018

Barly    •    Selasa, 20 Februari 2018 | 21:55 WIB
Opini
Ilustrasi.(net)
Ilustrasi.(net)

meliputi pasal 287 hingga pasal 297. Dalam pasal-pasal tersebut telah diatur secara detail dan teknis berkampanye melalui media masa, baik cetak, elektronik serta media daring.

Pihak penyelenggara pilkada juga harus berhati-hati ketika akan memasang iklan kampanye, haruslah meneliti apakah lembaga penyiaran tersebut sudah mengantongi Izin Penyelenggaran Penyiaran (IPP) tetap atau belum. Hanya lembaga penyiaran yang telah memiliki IPP yang diperboleh menerima iklan, jika belum maka boleh dikatakan iklan kampanye tersebut adalah ilegal. Harus diakui iklan adalah ruh dari lembaga penyiaran tanpa adanya iklan lembaga penyiaran tak berdaya. Namun hal tersebut bukan berarti harus menghalalkan segala cara. Ada prosedur dan aturan yang harus ditaati.

Penyiaran kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog: dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar, pemirsa atau suara pendengar, dan/atau jajak pendapat. Nara sumber penyiaran monolog dan dialog wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang-undangan. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telefon, layanan pesan singkat, surat elektronik, dan/atau faksimil.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah mengeluarkan surat edaran berisi aturan-aturan yang harus diikuti oleh seluruh lembaga penyiaran selama masa kampanye Pilkada 2018. Surat edaran bernomor 68/K/KPI/31.2/02/2018 itu menyebutkan, untuk menjaga



   1      2      3   4   5      6      7