Pusat Deadline Penyelesaian Raperda RZWP3K Sampai Oktober 2018

Jurnalis_Warga    •    Kamis, 26 April 2018 | 09:48 WIB
Nasional
Rakor di Kemenko Maritim di Jakarta. (foto: fauzi akbar/ diskominfo Beltim)
Rakor di Kemenko Maritim di Jakarta. (foto: fauzi akbar/ diskominfo Beltim)

WOWNASIONAL - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) mengenai penyelesaian penyusunan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di Gedung I BPPT Lantai 8 Jakarta Pusat, Selasa, (24/4/2018).

Hadir dalam Rakor tersebut Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Maritim  Agung Kuswandono, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman, Bupati Beltim Yuslih Ihza, Ketua DPRD Beltim Tom Haryono, Kadin Perikanan Sarjono, serta perwakilan PT. TIMAH Tbk.

Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa Kemenko Maritim Agung Kuswandono menuturkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) pada awalnya sudah memiliki izin penambangan timah, sehingga harus berpikir berkali-kali untuk dijadikan kawasan pariwisata. 

“Memang Bangka Belitung tempat izin penambang timah, jadi untuk menjadikan tempat pariwisata ya harus berfikir 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali lah,”  ujar Agung.

Menurutnya, PT. TIMAH sendiri menyampaikan penambangan di Babel bisa menghasilkan produksi dalam jumlah yang besar.

“PT. TIMAH sendiri menyampaikan penambangan ini tetap akan berlanjut, karena ini menghasilkan dan selain PT. TIMAH ternyata sudah dikelilingi oleh IUP swasta yang bisa berizin ataupun tidak,” lanjut Agung.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Provinsi Babel, Eka Budiarta meminta agar pemerintah pusat tidak terlalu campur tangan terkait penyusunan RZWP3K. 

1   2      3