Jalan Panjang Tata Kelola Pertimahan (bagian 1)

Tim_Wow    •    Rabu, 12 Juni 2019 | 23:20 WIB
Opini
Albana
Albana

  aSegala sesuatu itu akan berubah. Dan perubahan itu sudah mulai dirasakan.

Kalimat diatas sekadar menggambarkan jalan panjang pertimahan Bangka Belitung hari-hari ini. 

Agaknya, tata kelola pertimahan mulai menunjukkan arah pada jalurnya setelah belajar dari centang perenang pertimahan sejak awal 2001. Kurun 10 tahun era otonomi daerah, adalah masa yang luar biasa eksploitasi terhadap sumber daya alam tambang. Dampak kerusakan lingkungan, penyelundupan, hingga korupsi sumber daya alam merajalela. Bahkan, PT Timah Tbk perusahaan negara sebagai pemain utama timah terjungkal oleh sepak terjang pelaku bisnis timah swasta.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan rendahnya data ekspor timah yang tercatat di Indonesia dengan data di negara importir menjadi indikasi adanya kerugian negara yang timbul akibat ekspor timah ilegal. Selama tahun 2013 disinyalir Indonesia mengalami kerugian akibat penyelundupan timah sebesar USD 362.752 juta, diduga impor timah illegal mencapai 301.800 ton (Koran Tempo, 2014).

Sebelum tahun 2006, biji timah (ore) dapat diekspor secara bebas. Bahkan ore sering dicampur dengan pasir untuk menghindari pembayaran royalti. Larangan ekspor tin ore diberlakukan sejak tahun 2006, mendorong para smelter berinvestasi mesin tannur untuk memproses tin ore menjadi timah batangan kemudian diekspor.

Kandungan stannum (Sn) pada produk timah batangan yang diekspor cukup bervariasi. Mulai dari timah murni sampai timah batangan dengan kandungan Sn yang rendah (crude tin), sesuai dengan permintaan buyer. Timah batangan yang dihasilkan smelter banyak yang memiliki kandungan Sn rendah, untuk dijual ke trading Singapura dengan cara ijon (dibayar dimuka). Crude tin dari trading Singapura tersebut kemudian dibeli oleh perusahaan refinery yang ada di Malaysia, Thailand, China untuk diolah menjadi timah murni.

Banyaknya jenis timah yang diperdagangkan, membuka peluang terjadinya penyelundupan untuk menghindari pembayaran royalti. Sistem ijon yang dilakukan trading dari Singapura, juga menarik warga untuk melakukan penambangan timah secara ilegal.

 

Mulai dengan tata kelola

Tata kelola pertimahan mulai dilakukan pemerintah dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 32 tahun 2013, yang mengatur perdagangan ekspor timah melalui mekanisme transaksi bursa berjangka di Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) atau Indonesia Commodity and Derivatif Exchange (ICDX). Aturan ini kemudian terus disempurnakan di tahun 2015 dan terakhir 2018. 

Pengaturan ekspor timah batangan tahun 2013, saat produksi timah Indonesia sekitar 68,5% dihasilkan dari industri smelter (industri yang memproses konsentrat bijih timah menjadi logam timah) berlokasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PT Timah Tbk, perusahaan smelter terbesar di Bangka Belitung hanya menyumbang 23.237 ton (sekitar 23,3%) dari total ekspor timah Indonesia dengan angka 96.000-100.000 metrik ton. Smelter swasta meraup ekspor timah Indonesia hingga 76.763 ton atau 76,7%  nya (Bisnis.com, 2014).

Pemasaran timah setiap industri smelter berjalan sendiri-sendiri, dan cenderung bersaing untuk mengekspor produk timah sebanyak-banyaknya. Persaingan antar pengusaha timah untuk menjual timah menyebakan harga di bursa timah dunia tertekan karena terjadi over supply.

Harga timah di bursa LME (London Metal Exchange), yang selama ini dijadikan sebagai acuan harga timah dunia, pernah mencapai tingkat paling rendah USD 17.000 per ton pada tahun 2013 (Gatra, 2014), bahkan pernah di level USD 15.000 per ton pada tahun 2010.

Harga timah dunia yang rendah menimbulkan banyak kerugian, baik bagi pengusaha timah maupun pemerintah. Bagi pemerintah kerugian yang ditanggung dari turunnya harga timah dunia, adalah berkurangnya penerimaan baik dalam bentuk devisa maupun royalti. Jika harga timah rendah maka penerimaan pemerintah dalam bentuk devisa maupun royalti menurun, meskipun volume ekspornya meningkat.

Guna mengantisipasi terjadinya penurunan harga timah akibat persaingan diantara para pengusaha smelter, pemerintah mengeluarkan Permendag Nomor 32 tahun 2013. Permendag inipun belumlah sempurna, kasus penyelundupan dan ilegal minning terus terjadi. Konflik tambang dengan sektor lainnyapun tak terhindari. bersambung....

Baca Juga : Jalan Panjang Tata Kelola Pertimahan (bagian 2)

Halaman