Samsul Bahri Laporkan Panitia Pemilihan BPD Desa Batu Betumpang.

Sekretaris Komisi I DPRD Basel, Samsir (dok)
Sekretaris Komisi I DPRD Basel, Samsir (dok)

TOBOALI,www.wowbabel.com -- Samsul Bahri bakal calon (Balon) Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) Desa Batu Betumpang, Kecamatan Pulau Besar, Bangka Selatan melaporkan panitia pemilihan anggota BPD Desa setempat ke DPRD Bangka Selatan.

Samsul Bahri merasa dirugikan oleh panitia dengan aturan tata tertib yang dibuat panitia. Hal itu sebagaimana disampaikan Komisi 1 DPRD Bangka Selatan yang menerima pengaduan dari Samsul Bahri bakal calon peserta pemilihan anggota BPD Batu Betumpang Kecamatan Pulau Besar.

Samsir mengatakan, pengaduan Samsul Bahri disertai bukti penyimpangan draf tata tertib yang dibuat oleh Panitia Pemilihan BPD Batu Betumpang. Tata tertib peserta pemilihan yang dibuat panitia dinilai Samsul menyimpang dari Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018, dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD.

"Ada beberapa penyimpangan yang dilaporkan oleh Samsul Bahri yang dilakukan oleh panitia pemilihan BPD batu Betumpang berdasarkan tata tertib yang dibuat oleh panitia pemilihan BPD Desa Batu Betumpang," ujar Sekretaris Komisi I DPRD Basel, Samsir, Kamis (13/6/2019).

Dijelaskan Samsir tata tertib yang dibuat oleh panitia diantaranya, kuota keterwakilan perempuan sebanyak 2 orang, padahal aturan menyebutkam cukup 1 orang keterwakilan perempuan.

"Seharusnya hanya satu orang berdasarkan pasal 6 ayat 1 ( satu ) bahwa pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b dilakukan untuk memilih 1 ( satu ) orang perempuan sebagai anggota BPD," terang Samsir.

Lanjutnya, Wilayah pemilihan ditentukan 5 wilayah pemilihan berdasarkan jumlah dusun. Hal tersebut kata Samsir, bertentangan dengan pasal 5 ayat 6 bahwa penetapan jumlah wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 paling sedikit 2 wilayah dan paling banyak 4 wilayah pemilihan yang dibagi secara proporsional berdasarkan sebaran jumlah penduduk berdasarkan RT dan RW.

Panitia juga membatasi masyarakat yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota BPD dengan membatasi maksimal lima orang dengan melakukan seleksi melalui test yang dilakukan oleh panitia dan soal juga ditentukan panitia.

"Aturan itu sangat rentan terjadi ketidak objektifan penilaian dan juga tidak ditentukan pada Perda Nomor 17 Tahun 2018 maupun Permendagri Nomor 110 tahun 2017," kata Samsir.

Disamping itu, panitia juga membuat persyaratan yang memberatkan calon anggota yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ada di perda no 17 pasal tahun 2018 pasal 2 dan permendagri no 110 tahun 2016 pasal pasal 13, seperti melengkapi persyaratan lainnya yakni SKCK, Surat keterangan Bebas Narkoba, Surat dari pengadilan tinggi dan kejiwaan setelah peserta dinyatakan menang dengan memberikan limit waktu untuk melengkapinya.

"Kami dari komisi 1 sangat menyayangkan kenapa pelaksanaan proses pemilihan ini tidak dilakukan sesuai dengan regulasi yang telah ada sebagai dasar hukum agar pelaksanaanya memiliki legalisasi dan tidak legitimasi yang berpotensi menimbulkan permasalahan pada saat pelaksanaan dan sesudahnya," tuturnya

Menurut Samsir, jika tatib yang dibuat panitia diluar rel, hasilnya akan cacat hukum. Pihaknya berharap, agar permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan dengan cara-cara damai dan meminta kepada satker terkait agar secepatnya dapat membatu menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Sekarang saja masalah muncul dengan banyaknya peserta yang merasa dirugikan atas penyimpangan proses pelaksanaannya," tukas Samsir.(as/wb)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL