Validasi Data Basel Dalam Angka, BPS dan Pemerintah Gelar Pertemuan

Aston    •    Selasa, 06 Agustus 2019 | 20:19 WIB
Lokal
Focus group discussion (FGD) Data Publikasi Kabupaten Bangka Selatan dalam angka 2019, yang digelar Badan Pusat Statistik Bangka Selatan, di Gedung Pertemuan Badan Kuangan Daerah Basel, Selasa (6/8/2019).  (Astoni/wowbabel)
Focus group discussion (FGD) Data Publikasi Kabupaten Bangka Selatan dalam angka 2019, yang digelar Badan Pusat Statistik Bangka Selatan, di Gedung Pertemuan Badan Kuangan Daerah Basel, Selasa (6/8/2019). (Astoni/wowbabel)

TOBOALI, www.wowbabel.com -- Menghindari terjadinya kesalahan data antar pemerintah Bangka Selatan dengan Badan Pusat Statistik (BPS), kedua lembaga tersebut menggelar pertemuan dalam Focus Group Discussion (FGD) terkait data Publikasi Kabupaten Bangka Selatan dalam Angka 2019, bertempat di Gedung Pertemuan Badan Keuangan Daerah, Selasa (6/8/2019). 

Data publikasi Basel dalam angka merupakan data daerah yang akan dipublikasi oleh BPS setiap tahunnya. Dan data 2019 akan dipublis BPS pada 16 Agustus mendatang. 

Data-data publikasi meliput data pemerintahan, sosial, pertanian, perdagangan, keuangan daerah, kependudukan, dan pendapatan regional, dan lain-lain.

Manfaat dipublikasi data daerah diantaranya memuat berbagai macam data sektoral, menjaga keberlangsungan data daerah sehingga data daerah terjaga ketersediaannya, data bisa diakses dengan mudah, membuat indikator keberhasilan pembangunan daerah, serta efisiensi waktu dalam mencari data. Data daerah itu nantinya dapat diakses oleh publik melalui website  BPS Bangka Selatan. 

"Maksud dan tujuan pertemuan ini untuk memverikasi data yang akam dipublikasi dalam buku bangka selatan dalam angka 2019, supaya data tang nanti kita publikasi valid," ujar Kepala BPS Basel, I Ketut Mertayasa. 

Ia mengatakan, sebelum data dipublikasi, pihaknya memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk memverikasi kembali untuk mencocokkan data antara BPS dengan data Pemerintah. 

"Kalau ada data yang tidak sinngkron maka perku kita valifasi mencocokkan kembalo data apakah sudah cocok apa belum. Tapi Pesentase saat ini sudah 95 persen valid, 5 persen masih ada yang mis dari data yang kita terima,"  kata I Ketut. 

Ia menuturkan, jika data yang disampaikan tidak valid maka banyak kerugian yang akan dialami pemerintah.

"Kerugian banyak hal, pertama komplain masyarakat, dan kalau data tidak valid akan ada pengurangan penilaian dari instansi penilaian baik provinsi maupun pusat," terangnya. 

Sementara, Herman Asisten Ekbang mewakili Bupati menghimbau kepada OPD aktif serta valid dalam menyampaikan data. 

"OPD harus aktif menyampaikan update data ke BPS sebelum tanggal 16 ini, memang selama ini data terlalu jauh biasnya, harapannya tahun ini lebih valid," imbuhnya. (ADV)

Halaman